Politik Klenik Di Tengah Polemik IKN

Foto/Dok Setkab

Oleh: Umma Hadid
(Pengajar Sekolah Swasta di Garut)

IMPIANNEWS.COM

Dunia kian modern, namun tahayul, perdukunan dan khurafat masih saja dipraktekkan oleh sebagian orang, yang membuat sebagian lainnya geleng geleng kepala. Kali ini orang nomor 1 di Indonesia mempraktekkan hal yang berbau mistik tersebut. 

Dikutip dari kompas.com Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama 34 gubernur se-Indonesia melakukan Ritual mengisi Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dinilai sebagai bentuk politik klenik. 

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengomentari ritual tersebut, ia mengatakan "Politik klenik itu menunjukkan suatu kemunduran peradaban politik. Praktik itu bertentangan dengan rasionalitas masyarakat modern. Sebab politik modern yang menghadirkan pemerintahan modern meniscayakan syarat rasionalitas dalam seluruh implementasi kebijakannya. Membawa kendi berisi air dan tanah dari 34 provinsi itu sesuatu yang irasional," (Kompas.com, Minggu 13/3/2022).

Meskipun ada yang berdalih ritual tersebut termasuk kearifan lokal, tetap saja banyak yang menolak karena menganggap proyek IKN ini terkesan dipaksakan. Ditengah masih merebaknya pandemi, permasalahan kekerasan, pemulihan ekonomi serta segudang permasalahan negara yang dinilai lebih penting untuk segera diselesaikan dibandingkan proyek IKN.

Profesor Din Syamsuddin, salah satu tokoh bangsa ini menilai pemindahan ikn di masa pandemi komite yang tidak memiliki urensi dan akan mengajukan gugatan UU IKN ke Mahkamah Konstitusi. (kata-kata.co.id 7/3/22).

Peneliti ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti Suryaningrum, yang menyebut proyek pembangunan ibu kota negara baru tidak urgen. "Beresin dulu nih Covid. Kalau sudah beres Covid, baru infrastruktur dan itu tidak harus dilakukan dengan pindah ibu kota." (BBC News Indonesia, (26/3/22).

Meski menuai banyak penolakan, tetap saja pemerintah dengan bangga memamerkan ritual tersebut dan bersikukuh untuk memindahkan ibukota. Hal ini sangatlah wajar terjadi, karena negara ini menggenggam erat libralisme dan sekulerisme (kebebasan dan pemisahan agama dengan kehidupan) yang membuat ritual mistik kian menjamur. Selain itu, kapitalisme senantiasa ada di benak para pejabat pemerintah, yang berfikir apapun proyeknya selama dapat mendatangkan banyak " cuan" dari para investor akan dilakukan. Meskipun kesejahteraan rakyat tergadaikan.

Lain halnya dengan islam, yang memandang bahwa setiap orang yang meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah yang mampu mendatangkan manfaat atau menolak mudharat itu adalah bentuk kesyirikan dan termasuk kabair atau dosa-dosa, pelakunya akan mendapatkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. 

Allah SWT berfirman: "Dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman,” (QS. Al Qhashash: 59)

Sedangkan kerugian di akhirat terdapat pada firman Allah SWT: 

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗوَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Itulah petunjuk Allah, dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hamba-Nya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan (Al-an'am :88) 

Islam tidaklah melarang adat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, ataupun menimbulkan kesyirikan. Untuk ritual, adat atau tradisi yang berpotensi menimbulkan kesyirikan akan dihapuskan, guna menjaga kekokohan aqidah dan keimanan. 

Mengenai pemindahan ibu kota negara, negara Islam juga pernah mengalami pemindahan ibukota. Namun bukan tanpa sebab, alasan terbesar pemindahan ibukota adalah politik. Seperti agar lebih mudah dalam mengatur pemerintahan yang wilayahnya semakin meluas dan penyebaran dakwah Islam.

Pemindahan pertama dari Madinah ke Damaskus, dilanjutkan ke Baghdad, ketiga pindah ke Kairo, dan yang terakhir yaitu dari Kairo ke Istanbul pada masa kehilafah Utsmaniyah. 

Syeikh Abdul Qadir zallum dalam kitab al-amwal Daulah al-khilafah menjelaskan bahwa ada tiga strategi yang bisa dilakukan oleh negara untuk membiayai proyek infrastruktur saat ini yaitu Pertama, meminjam kepada negara asing termasuk lembaga keuangan Global, Namun strategi ini jelas keliru dan tidak dibenarkan oleh syariat terlebih ini merupakan jalan masuk penjajah untuk menguatkan hegemoni.

Kedua, memproteksi kepemilikan umum yaitu proteksi beberapa kategori kepemilikan umum seperti minyak gas dan tambang misalnya Khalifah bisa menetapkan kilang minyak gas dan sumber tambang tertentu seperti fosfat emas tembaga dan sejenisnya pengeluarannya dikhususkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategi ini boleh ditempuh oleh khalifah kebijakan ini juga merupakan kebijakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dana yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur.

Ketiga, menarik pajak, mengambil pajak dari kaum muslim untuk membiayai infrastruktur hanya boleh dilakukan ketika Baitul Mal Kosong, itupun hanya digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana vital dan hanya diambil dari kaum muslim laki-laki dan mampu. 

Hanya dalam Islamlah yang mampu membuat ibukota dengan segala infrastrukturnya tanpa membabi rakyat. 

Wallahu 'alam

Posting Komentar

0 Komentar