Mengakhiri Konflik Papua

Foto: Ist

Oleh: Irna Firdausa

Impiannews.com

Teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali melakukan pembantaian terhadap warga sipil, kali ini terjadi di Distrik Beoga, kabupaten Puncak Papua pada Rabu (2/3/2022). Mereka menembak delapan warga sipil pekerja PT Palapa Timur Telematika (PTT) -pemenang tender proyek Palapa Ring- yang sedang memperbaiki fasilitas menara base ttansceiver station (BTS) untuk jaringan telekomunikasi 4G.

Sehari kemudian, KKB menyerang sebelas petugas Pos Koramil Dambet yang sedang berpatroli. Seorang Prajurit Satu (Pratu) Heriyanto, mengalami luka tembak di bagian leher. (Kompas, 5/3/2022).

Menyikapi kejadian tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak pemerintah untuk menyatakan peristiwa kekerasan di Papua sebagai bentuk tindak pidana terorisme, karena menyebabkan ketakutan dan mengganggu keamanan masyarakat. Dengan begitu, LPSK dapat membayarkan konpensasi kepada para korban. Karena sampai saat ini, konvensasi atau ganti kerugian oleh negara hanya diperuntukkan bagi korban tindak pidana terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia yang beras saja. (Kabarnya.com, 5/3/2022).

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sebelumnya bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM), sejak dulu menuntut merdeka dan berdiri sendiri. Pemerintah menyikapinya dengan mengambil kebijakan berupa pemberian Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua. Namun KKB selama ini menolak secara tegas Otsus Papua dan terus meminta agar Papua merdeka penuh dari Indonesia.

Sampai saat ini, pemerintah belum mampu mengatasi konflik Papua. Perubahan pendekatan yang diambil pemerintah dari pendekatan operasi keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan dengan menggelontorkan anggaran yang besar bagi Papua, belum efektif menyelesaikan persoalan di Papua. Kekerasan bersenjata masih terjadi dengan korban masyarakat sipil dan aparat. Anggaran yang diberikan pun hanya dinikmati oleh sekelompok elit, sementara rakyat tetap berada dalam kemiskinan. 

Tingkat kemiskinan di Papua masih menjadi yang tertinggi di Indonesia per Maret 2021. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di provinsi paling timur tersebut mencapai 26,86 % atau 920 ribu jiwa dari total penduduk. Artinya, lebih dari seperempat penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian Papua Barat memiliki tingkat kemiskinan kedua, yakni 21,84 %. Dengan demikian satu dari lima penduduk Papua Barat masuk kategori miskin. 

Padahal kita tahu, di tanah Papua terdapat tambang tembaga, emas dan perak. Tetapi ironisnya sumber daya alam yang melimpah tersebut dikeruk habis habisan oleh PT. Freeport Indonesia sejak 1973. Sejak awal operasinya, Freeport memiliki tambang terbuka Grasberg sebagai gunung emas. Dan ketika kandungan tembaga dan emasnya sudah habis, Freeport beralih ke tambang bawah tanah. Setiap harinya, Freeport menghasilkan 240 kg emas dalam bentuk konsentrat. Berdasarkan data tahun 2018, Freeport memproduksi 6. 065 ton konsentrat per hari. Konsentrat ini adalah pasir olahan dari batuan tambang (ore) yang mengandung tembaga, emas dan perak. Menurut data Freeport, dalam setiap ton konsentrat ada 26,5 % tembaga, lalu dalam setiap ton konsentrat mengandung 39,34 gram emas dan 70,37 gram perak. (Cnbc Indonesia.com, 26/8/2019).

Freeport saat ini memiliki tambang tembaga dan emas bawah tanah terbesar di dunia. Tambang bawah tanah ini bisa menghasilkan 3 juta ton konsentrat pertahun. Cadangan ini akan terus ada hingga kontrak Freeport berakhir di tahun 2041. Bahkan masih ada cadangan tembaga dan emas di bawahnya lagi sekitar 2 miliar ton, yang bisa digali hingga 2025 bila kontrak Freeport diperpanjang pemerintah Indonesia. 

Sungguh angka yang fantastis. Namun miris karena kekayaan tersebut tidak serta merta membuat rakyat Papua sejahtera. Persoalan sebenarnya di Papua tidak hanya terkait ekonomi, tetapi berkaitan juga dengan faktor historis yang belum tuntas, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang tak kunjung usai. 

Liberalisasi ekonomi telah membuka kran investasi asing dan membiarkan asing menguasai sumber daya alam strategis yang seharusnya dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Kesenjangan sosial yang terjadi di sekitar pertambangan Papua berdampak pada konflik dan munculnya gerakan separatisme dan menghilangkan kepercayaan Papua terhadap pemerintah. 

Kekerasan dengan korban jiwa yang kembali terjadi di Papua perlu segera diatasi. Tidak boleh hanya mengandalkan dialog dan komunikasi antara pemangku kepentingan dan KKB. Perlu solusi sistemik untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya integritas, menghapus ketidakadilan ekonomi, mencegah intervensi asing dan pemerintah perlu bersikap tegas memberantas kelompok separatis. Dan Islam memiliki konsep yang kaffah untuk masalah tersebut.

Pertama. Islam sangat menjaga persatuan. Tidak boleh ada pengkotak kotakan beberapa negara dengan pemimpinnya masing masing. Terpecah belahnya menjadi beberapa negara, hanya akan membuatnya lemah dan mudah dikuasai asing. Sedangkan bersatunya wilayah dalam satu kepemimpinan -Khilafah- akan mampu memukul mundur musuh musuh yang mengancam dan membahayakan negara. Karena itu, Papua tidak boleh lepas dari Indonesia. 

Kedua. Islam memiliki konsep ekonomi yang mampu mengatasi ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Islam mengatur masalah kepemilikan, baik kepemilikan negara, kepemilikan umum, maupun kepemilikan individu. Barang tambang tembaga, emas dan perak yang terdapat di Papua tidak terbatas jumlahnya, sehingga barang tambang tersebut merupakan kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu maupun kelompok individu. Nabi Saw bersabda : “ kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal yaitu air, Padang, dan api. (HR. Abu Daud). 

Kepemilikan umum ini harus dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan rakyat, seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis dan pelayanan rakyat lainnya. Pelayanan ini merupakan hak bagi seluruh warga negara.

Selanjutnya, negara memiliki Departemen dalam Negeri yang mengurusi segala bentuk gangguan keamanan dan mengurusi keamanan di dalam negeri, yang terdiri dari kesatuan polisi. Negara juga menyiapkan kekuatan militer, mereka merupakan kesatuan terbaik dan prajurit prajurit pilihan dan terlatih dengan persenjataan yang lengkap.

Dengan konsep tersebut, diharapkan kasus kasus keamanan seperti di Papua bisa diatasi.

Wallohu a’lam

Posting Komentar

0 Komentar