Jajaran petinggi di pemerintahan Timor Leste
IMPIANNEWS.COM (Timur Leste)
Timor Leste sudah rasakan asam garam luar biasa selama masa merdekanya.
Sudah delapan belas tahun berlalu sejak Timor Leste memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sejak referendum PBB tahun 2002, Bumi Lorosae memutuskan untuk melepaskan diri dari NKRI dan menjadi negara merdeka.
Delapan belas tahun berlalu sebagai negara merdeka, rupanya Timor Leste sempat mengalami jatuh bangun dalam kondisi perekonomiannya.
Tahun 2002, Timor Leste secara resmi dinyatakan merdeka setelah referendum menyatakan banyak rakyat Timor Leste yang memilih melepaskan diri.
Namun tak berselang lama sejak saat itu, sebuah krisis hebat melanda bumi lorosae di mana rakyatnya marah dan ngamuk pada pemerintah.
Menukil Reliefweb, antara tahun 2006-2007, penduduk Timor Leste terlibat bentrokan dengn polisi dan pasukan militer bersenjata Timor Leste.
Pada saat itu situasi politik di ibu kota Dili sangat mencekam, Februari 2007, gelombang kemarahan publik terjadi secara besar-besaran.
Penduduk sipil marah besar pada pemerintah Timor Leste hingga melakukan aksi perlawanan terhadap pemerintah.
Semuanya semakin buruk, ketika Perdana Menteri Xanana Gusmao memerintahkan untuk menangkap Alfredo Reinano.
Krisis tersebut terjadi pada pertengahan 2006 hingga 2007, semua berawal dari perkara yang cukup sepele, yaitu masalah pangan.Kesaksian Seorang Warga Timor Leste setelah Merdeka: Lebih Baik Mati di Tempat Lain daripada Hidup di Negaranya Sendiri, dikutip impiannews.com dari suara.id.
Pemeritah Timor Leste, dipandang gagal menyediakan beras bagi rakyat Timor Leste, sehingga memicu gelombang kekerasan.
Penduduk Dili yang marah berusaha menjarah 700 ton beras di gundang di ibu kota Dili.
Penangkapan Alfredo Reinado ditambah kekurangan beras, memicu babak baru kekerasan di Dili.
Penduduk Dili dan anggota partai oposisi menuduh pemerintah menahan beras dari pasar.
Dengan rencana menggunakan distribusi beras sebagai alat untuk mengamankan kemenangan Fretilin dalam pemilihan mendatang.
Mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri, yang diturunkan jabatannya pada Juni 2006, menyatakan bahwa krisis beras adalah konspirasi yang dimaksudkan untuk melumpuhkan pemerintah yang didominasi Fretilin.
Anggota komunitas bisnis menyalahkan krisis pada kekurangan di pasar internasional.
Mereka menjelaskan bahwa Timor Leste adalah prioritas rendah bagi pemasok beras regional yang Memilih untuk memenuhi pesanan dalam jumlah besar baik dari Indonesia dan Filipina, di mana harga telah melonjak selama dua tahun terakhir.
Timor tidak asing dengan kerawanan pangan. Periode menjelang dimulainya musim hujan dikenal sebagai "musim lapar".
Dalam menghadapi hal ini, orang Timor mengandalkan kombinasi beras, jagung, umbi-umbian.
Pada saat itu, pemerintah memperkirakan Timor Lorosa'e membutuhkan 83.000 metrik ton beras per tahun.
Berdasarkan perhitungan hanya 90 kilogram per kapita, dibandingkan dengan angka antara 133 hingga 149 kilogram per kapita yang digunakan di Indonesia.
Dari 83.000 metrik ton yang dibutuhkan, Kementerian Pertanian menghitung produksi dalam negeri hanya 40.000 metrik ton.
Angka ini sebenarnya mungkin dilebih-lebihkan. Pada awal 1990-an produksi beras di Timor Leste melampaui 55.000 metrik ton selama empat tahun berturut-turut, tetapi kemudian turun menjadi rata-rata 41.000 metrik ton per tahun.
Namun, sejak 1999, kombinasi faktor-faktor kegagalan memelihara sistem irigasi, migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan.
Biaya yang tinggi untuk input, dan upah yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perkiraan saat ini sebesar 40.000 metrik ton per tahun tidak realistis.
Sementara itu, yang mengejutkan pengakuan rakyat Timor Leste adalah, stok beras di negaranya sudah kosong selama dua minggu, hingga memicu kekerasan di Dili.
Tanpa keterbukaan yang lebih besar dari para pejabat, tidak mungkin untuk memastikan mengapa Timor Leste mengalami krisis yang parah.
Yang jelas, kekurangan beras bukanlah konspirasi yang dimaksudkan untuk mendiskreditkan pemerintah atau rencana pemerintah untuk memenangkan pemilu 2007.
Sebaliknya, semua indikasi adalah bahwa program ketahanan pangan Kementerian Pembangunan telah melibatkan kurangnya transparansi (jika bukan korupsi langsung).
Bahwa negara tidak memiliki kapasitas untuk menyalurkan beras kepada penduduk secara adil dan efisien, dan bahwa dengan mengambil beras.
Di Dili tangisan anak-anak yang kelaparan menyulut amarah, bahkan keputusasaan.
Saat kerumunan pria berkumpul di dekat National Logistics Centre, tentara Australia yang membawa senjata otomatis mendekati seorang pemuda yang tinggal di dekat situ untuk mencari informasi.
Ketika ditanya tentang situasinya, ayah muda tiga anak ini menjelaskan, "Seseorang mungkin pernah menjadi pahlawan selama perjuangan kemerdekaan, tetapi hari ini dia bisa menjadi pengkhianat."
Sambil menangis, dia berkata bahwa jika dia bisa meninggalkan Timor Leste akan lebih baik mati di tempat lain daripada hidup seperti ini di negaranya sendiri.***
