Para Pengunjuk Rasa Tuntut PM Chan-ocha Mundur Malam ini, Situasi Thailand Menegang
IMPIANNEWS.COM (Bangkok).
Pemerintah Thailand dan gerakan prodemokrasi negara itu tampaknya tidak bisa menyelesaikan perbedaan mereka pada hari Sabtu (24/10), karena batas waktu pengunjuk rasa untuk Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha untuk mundur semakin dekat.
Kantor Prayuth mengeluarkan pernyataan yang mengulangi permohonannya untuk menyelesaikan perbedaan melalui Parlemen, yang akan membahas situasi politik dalam sesi khusus mulai Senin.
"Meskipun situasi politik yang sedang berlangsung terdiri dari banyak pandangan yang berlawanan di antara kelompok yang berbeda, kita sebaiknya mengambil ini sebagai kesempatan bagi orang Thailand untuk berkonsultasi satu sama lain tentang apa yang terbaik untuk bangsa," kata pernyataan itu.
Prayuth pekan lalu mengeluarkan seruan untuk mengizinkan Parlemen mencari solusi atas krisis tersebut, dan sebagai isyarat untuk menenangkan para pengunjuk rasa, mencabut keadaan darurat untuk Bangkok yang telah diberlakukannya seminggu sebelumnya yang membuat unjuk rasa ilegal.
"Jika semua pihak berkomitmen untuk menahan diri dan fleksibel secara penuh, keadaan akan lebih kondusif untuk meredakan ketegangan konflik politik saat ini dan mencapai hasil yang dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan," kata pernyataan hari Sabtu, mengutip juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri.
Namun, para pengunjuk rasa mengatakan mereka berpegang teguh pada batas waktu Sabtu (24/10) pukul 10 malam ini agar Prayuth memenuhi tuntutan mereka agar dia mengundurkan diri, dan rekan-rekan mereka yang ditangkap dibebaskan dari penjara.
Salah satu pemimpin protes, Jatupat "Pai Dao Din" Boonpattararaksa, mengatakan kepada kerumunan di luar penjara Bangkok bahwa pengunjuk rasa harus berkumpul di sana pada hari Sabtu dan mempertimbangkan langkah selanjutnya saat mereka menunggu tanggapan dari Prayuth.
Para pengunjuk rasa berdemonstrasi di luar penjara pada hari Jumat untuk mendesak pembebasan rekan-rekan mereka. Mereka menyambut baik pembebasan Jatupat, yang menyerukan agar tujuh orang lainnya yang masih dipenjara dibebaskan.
Namun, tiga pemimpin protes terkemuka ditolak pembebasannya dengan jaminan Sabtu pagi.
Selain menyerukan pengunduran diri Prayuth, tuntutan utama pengunjuk rasa juga mencakup konstitusi yang lebih demokratis dan reformasi monarki.
Para pengunjuk rasa menuduh Prayuth, yang saat itu menjadi komandan angkatan darat memimpin kudeta 2014, dikembalikan ke kekuasaan secara tidak adil dalam pemilihan umum tahun lalu karena undang-undang telah diubah untuk mendukung partai pro-militer. Para pengunjuk rasa juga mengatakan bahwa konstitusi yang ditulis dan disahkan di bawah pemerintahan militer tidak demokratis.
Kritik implisit terhadap monarki, yang diyakini para pengunjuk rasa memiliki terlalu banyak kekuasaan, telah membuat jengkel warga konservatif Thailand karena secara tradisional raja telah diperlakukan sebagai keramat dan pilar identitas nasional.
Ada kekhawatiran situasi akan semakin tidak menentu, karena dalam sepekan terakhir telah terjadi mobilisasi kekuatan yang mengaku sebagai pembela monarki.
Kaum royalis mengadakan aksi unjuk rasa di beberapa kota, dalam banyak kasus dipimpin oleh pegawai negeri setempat. Pada hari Rabu, protes balasan kecil yang diadakan di Bangkok berubah menjadi kekerasan ketika beberapa peserta menyerang mahasiswa anti-pemerintah.
Raja Maha Vajiralongkorn membuat kemunculan langka pada Jumat malam saat dia dan Ratu Suthida serta anggota keluarga kerajaan lainnya berjalan melewati kerumunan bangsawan yang berkumpul di jalan untuk menghiburnya saat dia lewat.
Raja, dengan cara informal yang tidak biasa, terlihat di video yang beredar luas sebagai ucapan terima kasih kepada seorang penonton yang pada awal minggu telah mengacungkan tanda mendukung monarki di tengah-tengah pendukung anti-pemerintah. Video itu menunjukkan sang ratu menunjuk pria itu kepada raja.
Vajiralongkorn juga berbicara singkat dengan Suwit Thongprasert, seorang aktivis royalis yang telah menjadi bagian dari kelompok yang protes kekerasan pada tahun 2014 memberikan tekanan pada pemerintah terpilih yang membantu memicu kudeta yang dipimpin oleh Prayuth. Suwit adalah seorang biksu Buddha yang dikenal sebagai Buddha Issara ketika dia menjadi pemimpin Komite Reformasi Demokratik Rakyat sayap kanan selama protes 2014.(CNBC)
