Indonesia ditunjuk menjadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Economic and Social Council atau ECOSOC) periode 2021-2023. Pemilihan anggota ECOSOC PBB ini diselenggarakan di markas besar PBB di New York, USA, pada 17 Juni 2020.
"Pemerintah Indonesia bersyukur dan sangat menghargai kepercayaan dan kehormatan baru bagi Republik Indonesia di dunia internasional dalam keanggotaan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020.
Pada keanggotaan kali ini, Indonesia maju sebagai kandidat dengan mengusung tema 'A True Partner for Democracy, Development and Social Justice’. Terpilihnya Indonesia merupakan buah pendekatan kepada negara anggota PBB telah kami dilakukan sejak 2016 lalu.
Fadjroel mengatakan penunjukan itu menambah daftar panjang keterlibatan Indonesia di organisasi negara sedunia tersebut. Di PBB, Indonesia telah tergabung dalam Dewan Keamanan PBB (2019 - 2020) dan Dewan HAM PBB (2020 - 2022).
"Pemerintah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Luar Negeri di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beserta jajarannya, dan dukungan kolaboratif Kabinet Indonesia Maju dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia, serta seluruh masyarakat Indonesia," ujar Fadjroel.
Ia mengatakan kepercayaan lembaga dan dunia internasional ini semakin mengukuhkan prinsip pemerintah Indonesia di dalam pembukaan konsitusi UUD 1945. Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Oktober 2019 lalu, Indonesia secara resmi terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB. Sebanyak 174 negara memberikan suaranya untuk Indonesia. Perolehan suara Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi.
Indonesia, yang mewakili kawasan Asia Pasifik, bersaing dengan Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Irak dan Kepulauan Marshall untuk memperebutkan empat kursi di Dewan HAM PBB. Dengan angka tersebut, Indonesia meraih peringkat tertinggi di kawasan Asia Pasifik.
Jepang memperoleh dukungan 165 suara, Korsel 165 suara, Irak 121, dan Marshall Island 123. Keberhasilan Indonesia ini ditetapkan dalam Sidang Majelis Umum ke-74 yang dipimpin oleh Duta Besar Nigeria untuk PBB Tijjani Muhammad-Bande di New York, Amerika Serikat (AS).
Ini adalah keempat kalinya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM. Jika dihitung sebagai anggota awal (founding member) Dewan HAM pada periode 2006-2007, Indonesia sudah lima menjadi anggota Dewan HAM PBB. Sebelumnya Indonesia menjadi anggota pada periode 2007-2010, 2011-2014, dan 2015-2017. ***
