Gelombang PHK Tak Terkendali, Rakyat Butuh Solusi Hakiki

Oleh : Ummu Syifa
(Pengelola Taman Tahfidz Lisan Mulia Annur)

IMPIANNEWS.COM

Jakarta, CNBC Indonesia - Perekonomian Indonesia tengah menghadapi tantangan sulit. Pemutusan hubungan kerja atau PHK bertebaran di mana-mana. Buruh perkantoran hingga pabrik dihantui pemecatan oleh perusahaan tempatnya bekerja

Teranyar, perusahaan hasil penggabungan Tokopedia dan TikTok Shop di bawah pengelolaan ByteDance mengumumkan kebijakan PHK. Namun, perusahaan enggan mempublikasikan jumlah pekerja yang terkena PHK.


Rekam Jejak GOTO Setahun dan Kisah di Balik PHK Tokopedia TikTok

Jumlah korban PHK nya sebatas dilaporkan media asing, Bloomberg, yang mengungkap PHK dilakukan terhadap 450 orang dari total karyawan ByteDance di Indonesia yang sebanyak 5.000 orang.


Direktur Corporate Affairs Tokopedia dan ShopTokopedia Nuraini Razak mengatakan kebijakan PHK harus dilakukan untuk mendukung strategi pertumbuhan perusahaan ecommerce anak usaha ByteDance tersebut.


"Kami harus melakukan penyesuaian yang diperlukan pada struktur organisasi sebagai bagian dari strategi perusahaan agar dapat terus tumbuh," katanya menjawab pertanyaan CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (15/6/2024).

Berkaitan dengan fakta PHK tersebut yang menimpa sudah saat sering terjadi berulang ini berarti ada hal yang perlu diberikan kritik terkait pengurusan para pembuat kebijakan. Apa dibalik semua ini?


Tak jauh dari faktor penerapan sistem yang ada saat ini menjadi akar masalah semua yang terjadi. Kebijakan yang dibuat bukan berpihak pada rakyat tetapi menuai kehidupan yang jauh dari harapan rakyat.

Sekalipun tiap pemilu dari para calon presiden seringkali  masalah PHK ini menjadi  topik untuk segera diselesaikan dan akan membuka lowongan kerja yang sebanyak banyaknya tapi faktanya tak pernah terwujud nyata.

Sampai saat ini tak ada yang mampu menyelesaikan masalah PHK kalau acuannya tetap ada dalam tatanan penerapan Sistem Kapitalisme.


Dalam Kapitalisme segala cara diambil tapi sering kali tidak berpihak pada rakyat. Mulai dari kebijakan impor yang diberlakukan dimana harga menjadi daya saing didalam negeri tidak terbantahkan menyebabkan kalah bersaing ditambah penurunan permintaan menjadi pelengkap mengurangan beban industri yang berakibat pengurangan karyawan maka terjadilah PHK.


Masyarakat saat ini banyak yang memilih bekerja sebagai karyawan pabrik dinilai mudah untuk mencari uang sebagai tempat bertahan hidup mencukupi keluarga.

Rupanya masalah PHK menjadi masalah berat bagi masyarakat dimana tempat bekerja meraih kehidupan layak sudah hilang.


Pemerintah tidak dipungkiri memberi penyelesaian dengan berbagai macam bantuan, seperti BLT, beasiswa, bansos, hingga program Keluarga harapan (PHK). Namun kenyataannya bantuan ini tidak semua merasakan masih banyak kemiskinan terjadi dimana-mana. Itu artinya solusi yang diberikan pemerintah belum bisa menyelesaikan masalah karena terlihat dari berulangnya masalah dan semakin mempeparah kehidupan rakyat, disini terlihat bahwa fungsi negara sebagai regulator lebih mementingkan para pemilik modal.


Hal lain yang perlu disoroti yaitu dari aturan yang dibuat bagi pekerja yaitu sistem kontrak dimana tidak akan bisa seorang pekerja naik jabatan atau upah. Ktika masa kontrak habis maka saat itu juga harus berhenti bekerja. Kalaupun akan bekerja kembali harus membuat kembali surat melapar kerja. Proses seperti ini membuat pekerja tidak ada kemajuan jabatan dan upah malah mempersulit pekerja.


Inilah bentuk penerapan sistem Kapitalisme landasannya materialisme menjadikan semua tujuan adalah materi. Didalamnya lebih mengutamakan para pemodal (kapitalis) sehingga perhatiannya kepada ujung dan rugi yang menjadi pihak yang untung pemodal dan yang mengalami korban kerugian adalah rakyat. 


Dibuatnya sebuah peraturan saat ini yaitu UU Omnibus Law menjadi alasan bagi kita bahwa UU tersebut tidak berpihak kepada rakyat bahkan menjadi hidup tambah rusak dam merusak. Berganti ganti dan merubah aturan tidak akan mampu membuat masalahnya membaik bahkan justru memperparah.


Dari sinilah kita mesti berpikir untuk mencari solusi tuntas bagi kehidupan rakyat. Islam sebagai sistem kehidupan yang berasal dari pencipta Allah SWT yang sempurna mampu membuat aturan yang sempurna. Didalamnya terdapat semua aturan yang gamblang, terperinci membuahkan aturan yang terbaik, dalam hal berkaitan dengan ekonomi islam mampu menuntaskannya.


Kebijakan ekonomi dalam sistem Islam dimana peran negara yang sangat besar untuk berjalannya kehidupan dan pemenuhan ekonomi rakyat dengan sangat baik. Ekspor bukan tujuan utama ditambah dengan kualitas mata uang Islam ( dinar- dirham) yang stabil akan mampu menghambat inflasi, yang akan menjadikan standar mata uang dunia yang tidak bertumpu kepada cadangan devisa uang negara lainnya.


Sistem yang diterapkan Islam juga terlihat dari transaksinya dalam sektor riil bukan non riil dan ribawi. Dimana sektor riil menjadikan perputaran barang yang lancar tidak ada hambatan bahkan mencegah penumpukan stok. Penawaran dan permintaan tidak akan menjadi indikator dalam menaikan/ menurunkan harga karena jumlah uang yang stabil.

Perhatian sistem Islam dalam pendistribusian barang dan jasa bagi rakyat sangat diperhatikan sehingga semua kebutuhan rakyat terpenuhi.


Sistem Islam mampu mengelola SDA dengan benar sesuai aturan Allah dimana negara akan mengelola dengan baik dan hasilnya akan dirasakan oleh rakyat dengan memberikan gratis pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Kondisi ini akan membuat daya beli masyarakat stabil dan kuat. Terjadinya kenaikan harga bukan menjadi soal utama karena masyarakat mampu menjangkaunya. Industri akan terus berjalan sebagai sebuah rangkaian ekonomi sehingga peluang PHKpun bisa dihindari.


Sudah saatnya kita menoleh sistem Islam yang mampu memberikan solusi tuntas kehidupan dan ridho dan berkah Allah SWT didalamnya menjadi tujuan utama kita sebagai seorang muslim. Wallahu'alam.

Post a Comment

0 Comments