.jpeg)
Oleh: Khusnul Khotimah, SP.
IMPIANNEWS.COM
Angka pengangguran di Indonesia yang tinggi tentu sangat memprihatinkan.. Tingginya angka pengangguran ini menjadi masalah yang besar bagi suatu negara. Tingkat pengangguran yang tinggi akan memicu munculnya permasalahan yang lain, diantaranya masalah sosial dan kriminalitas.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat data Februari 2023 masih ada 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Angka ini 5,45 persen dari total angkatan kerja per tahun sebesar 146,62 juta tenaga kerja. Meski masih banyak pengangguran, namun menurut BPS angka ini lebih baik dari jumlah pengangguran tahun 2022.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada periode ini turun 5,68 persen dibandingkan tahun lalu. Tercatat, jumlah pengangguran terbuka pada 2022 kemarin mencapai 8,42 juta orang. (Republika.CO.ID, 5 Mei 2023)
Menurut data BPS, jumlah pengangguran terbuka pada 2022 kemarin mencapai 8,42 juta orang. Secara jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 5,83 persen dan perempuan sebanyak 4,86 persen. Hal ini sejalan dengan angkatan kerja yang masih didominasi oleh laki-laki. Berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pengangguran di perkotaan tercatat sebanyak 7,11 persen dan di pedesaan 3,42 persen.
Secara rinci, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 211,59 juta orang per Februari 2023. Dari jumlah tersebut, 146,62 juta orang masuk dalam angkatan kerja dan 64,97 juta orang bukan angkatan kerja. Dari 146,62 juta angkatan kerja tersebut, sebanyak 7,99 juta orang pengangguran dan 138,63 juta orang bekerja. Untuk orang yang bekerja terdiri dari 92,16 juta orang pekerja penuh, 36,88 juta orang pekerja paruh waktu, dan 9,59 juta orang setengah pengangguran.
Disisi lain, cepatnya perkembangan digitalisasi dapat menjadi ancaman nyata bagi pasar tenaga kerja nasional yang masih didominasi tenaga kerja tidak terampil (unskilled-workers) dengan pendidikan rendah. Peranan teknologi digital yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan juga telah menjadi salah satu pemicu eskalasi persaingan hegemoni Amerika Serikat dan Tiongkok berupa kompetisi penguasaan industri semikonduktor (chip war) yang saat ini didominasi oleh Taiwan.
Negara harus cepat mencari solusi agar pengaruh perkembangan teknologi dan dominasi negara asing tidak terus menambah jumlah angka pengangguran di Indonesia.
Saat ini, pemerintah terus berupaya menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia salah satunya dengan memperkuat pelatihan vokasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan saat ini pelatihan vokasi akan memainkan peran yang semakin setrategis dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia, mengingat dari sisi pendidikan TPT didominasi oleh tingkat pendidikan SMK (9,42 persen) dan SMA (8,57 persen).
Disamping itu, untuk memperkuat pelatihan vokasi, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Pepres tersebut menekankan kolaborasi dan sinergi kerja antar kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
Cukupkah solusi hanya dengan peningkatan pendidikan vokasi, sementara tingginya angka pengangguran ternyata dipengaruhi banyak faktor ?
Pandangan Islam dalam mengatasi pengangguran
Permasalahan pengangguran sebenarnya tidak lepas dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme di Indonesia. Rendahnya skill atau tingkat keahlian terjadi karena kurikulum pendidikan yang diterapkan tidak menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang baik. Selain itu tingginya biaya pendidikan juga menjadi penghambat bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Pendidikan dalam Islam menjadi tanggung jawab pemerintah secara penuh. Negara wajib menyelenggarakan sistem pendidikan yang terjangkau bahkan gratis bagi rakyatnya, sehingga tidak ada kendala bagi rakyat agar dapat mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Pendidikan adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi negara agar semua rakyat dapat mendapatkan layanan pendidikan sesuai keinginan mereka.
Negara dalam Islam wajib menyediakan lapangan kerja untuk warganya. Yang tidak punya modal, diberi modal usaha. Yang tidak punya keterampilan, diberi pelatihan agar ia mampu bekerja. Yang memiliki keahlian, akan terserap pada sektor usaha riil, seperti pertanian, industri berat, pertambangan, dll. Dalam Islam, tidak ada istilah orang menganggur. Kewajiban mencari nafkah pun hanya dibebankan kepada laki-laki, bukan perempuan.
Selain itu, dalam sistem Islam, pengembangan investasi dilakukan hanya pada investasi halal di sektor riil, seperti pertanian, kehutanan, kelautan, dan pertambangan. Pengembangan sektor riil ini tentunya akan banyak menyerap tenaga kerja.
Jika dalam sistem kapitalisme di Indonesia saat ini, investasi banyak diserahkan kepada asing, dan membiarkan tenaga kerja asing (TKA) menggeser posisi lowongan kerja yang seharusnya bisa menyerap tenaga kerja lokal. Sementara dalam sistem ekonomi Islam, negaralah yang mengelola sumber kekayaan yang menjadi milik rakyat. Hasilnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Alhasil jaminan sosial bagi masyarakat, seperti pendidikan, keamanan dan kesehatan, akan terpenuhi.
Wallahu ‘alam bishowaab
.jpeg)
