ilustrasi) KRI Usman Harun-359 menangkap dua Kapal Ikan Asing (KIA) asal Vietna, saat melakukan pencurian ikan atau illegal fishing di Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (19/9/2020)
IMPIANNEWS.COM.(Indonesia).
Indonesia memang jadi salah satu negara paling aman di tengah panasnya konflik dunia.
Bahkan Indonesia malah santai bekerja sama dengan China meski negeri panda sedang jadi incaran amuk massa akibat wabah corona yang menyerang.
Saat ini juga tak ada sengketa teritorial antara Indonesia dan China, dan masalah apapun dengan negeri panda tersebut.
Namun, menurut sebuah artikel yang diterbitkan Fpri.org, dikutip impiannews.com oleh Felix K.Chang, penelitis senior Kebijakan Luar Negeri, dan asisten profesor di Uniformed Services University of the Health Sciences.
Indonesia diprediksi akan mengalami perselisihan dengan China di masa depan, dilihat dari data-data hubungan kedua negara tersebut.
Dala tulisannya, Felix mengatakan memang tidak ada sengketa tanah, tetapi ada sengketa maritim, diperjelas pada Desember 2019.
Ketika sebuah kapal penjaga pantai Tiongkok mengawal beberapa kapal penangkap ikan masuk ke dalam sembilan garis putus-putus yang diproklamirkan Tiongkok.
Tetapi berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dekat kepulauan Natuna di Laut China Selatan.
Ini adalah situasi memanas pertama Indonesia dengan China, di mana Jakarta langsung memanggil duta besar China untuk melakukan protes diplomatik.
TNI kemudian dikerahkan dengan sepuluh kapal angkatan laut, dan empat pesawat tempur F-16 ke pulau Natuna, pada awal tahun 2020.
Perairan di utara Kepulauan Natuna juga penting bagi masa depan industri energi Indonesia.
Ladang gas alam terbesar yang belum dimanfaatkan di negara itu, yang disebut East Natuna dan berisi sekitar 46 triliun kaki kubik sumber daya gas yang dapat dipulihkan, terletak di sana.
Secara tradisional, Indonesia berusaha menghindari perselisihan maritimnya dengan China.
Menekankan kurangnya "sengketa teritorial"antara kedua negara, Indonesia sering menawarkan untuk bertindak sebagai mediator netral antara China dan negara tetangganya di Asia Tenggara dalam sengketa abadi mereka atas Kepulauan Spratly.
Sementara itu, Beijing terus mengabaikan klaim maritimnya yang tumpang tindih dengan Jakarta, terutama selama China tidak bisa berbuat banyak tentangnya.
Perairan yang disengketakan antara Cina dan Indonesia berada 1.500 km dari wilayah Cina terdekat yang tidak disengketakan; dan China, hingga saat ini, belum dapat menegakkan klaimnya untuk jarak tersebut.
Saat ini, kekuatan maritim China yang sedang berkembang dan fasilitas militer yang baru dibangun di kepulauan Spratly telah memperluas jangkauannya di Laut China Selatan.
Akibatnya, China tampaknya telah melanjutkan perjalanannya ke selatan melalui Laut China Selatan.
Dengan menggunakan "taktik salami" tindakan yang dirancang secara bertahap mengatasi oposisi China menempatkan Filipina di belakangnya dan tampaknya akan melakukan hal yang sama ke Malaysia dan, mungkin, bahkan Vietnam.
Ujung-ujingnya yang menjadi sasaran terakhir adalah Indonesia.
Tidak diragukan lagi, Beijing pada akhirnya berharap untuk mencapai kendali de facto atas semua perairan dalam klaim "sembilan garis putus-putus" -nya.
Selama sebagian besar tahun 1990-an dan 2000-an, Indonesia menangani aktivitas Laut Cina Selatan di China dengan cara yang sama seperti kebanyakan negara Asia Tenggara lainnya: dengan dialog terpisah.
Tetapi ketika Cina maju lebih jauh ke selatan, Indonesia mulai mengambil garis yang lebih tegas.
Pada tahun 2010, China menempatkan saham resmi di lapangan ketika mengirimkan surat ke PBB yang mempertanyakan dasar hukum untuk "sembilan garis putus-putus" China.
Kemudian, pada tahun 2014, perwira tinggi militer Indonesia menuduh China memasukkan perairan dekat Kepulauan Natuna dalam garis yang diproklamirkan sendiri dan memperingatkan bahwa kekuatan militer China dapat mengguncang Asia Tenggara.
Sementara itu, Kepala Badan Keamanan Laut Indonesia menyebut klaim China di kawasan itu sebagai " ancaman nyata " bagi negaranya.
Jakarta juga memperingatkan, jika didesak,bisa mengambil tindakan hukum terhadap China , seperti yang dilakukan Filipina di Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag.
Tindakan seperti itu sekali lagi akan membuat China menjadi sorotan internasional.
Tahun 2016 ketika selusin kapal penangkap ikan Tiongkok pernah menolak untuk mengindahkan peringatan korvet angkatan laut Indonesia untuk meninggalkan perairan Indonesia.
Jadi, korvet itu melepaskan tembakan peringatan ke kapal penangkap ikan. Itu mendorong China untuk mengerahkan kapal penjaga pantainya ke daerah tersebut.
Sebagai tanggapan, angkatan laut Indonesia mengirim enam kapal perang di dekatnya untuk melakukan latihan angkatan laut selama 12 hari sebagai unjuk kekuatan.
Sejak insiden itu Angkatan Udara Indonesia mengadakan latihannya sendiri di atas Pulau Natuna dengan pesawat tempur F-16 dan Su-30.
Meski Jakarta akhirnya mengecilkan insiden tersebut, militernya telah mengambil langkah konkret untuk menjaga laut di sekitar Kepulauan Natuna.
Itu meningkatkan pangkalan udara di Ranai di Pulau Natuna sehingga pesawat tempur garis depan Su-27 dan Su-30 serta helikopter serang AH-64E baru dapat beroperasi lebih dekat ke daerah yang disengketakan.
Tindakan itu juga meningkatkan fasilitas pelabuhan di pulau itu sehingga mereka dapat menampung tidak hanya kapal patroli lepas pantai yang lebih kecil, tetapi juga kapal selam dan kombatan permukaan yang lebih besar.
Pada akhir 2018, Indonesia mengaktifkan komando militer gabungan baru di pulau itu dan mendirikan pangkalan operasi kapal selam di sana.
Pasukan dan peralatan baru juga telah tiba, termasuk batalion infanteri mekanis, sistem radar pencarian udara baru, dan peralatan pemantauan langkah-langkah dukungan elektronik untuk memberikan peringatan dini.***
