Di Hadapan PBB Perdana Menteri Pakistan Imran Khan Tuding India Sponsor Gerakan Islamofobia

 Di Hadapan PBB Perdana Menteri Pakistan Imran Khan Tuding India Sponsor Gerakan Islamofobia


Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, berpidato di Majelis Umum PBB. (foto: AFP)

IMPIANNEWS.COM (Kabul).

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, secara terang-terangan menyebut pemerintah nasionalis Hindu India mendukung gerakan Islamofobia. Pernyataan itu disampaikan Imran dalam pidato di hadapan Mejelis Umum PBB, Jumat (25/9/2020).

Dalam pidatonya Imran juga mengecam langkah India memperkuat kontrol atas wilayah Kashimir yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Imran menuding pemerintah nasionalis India hanya mementingkan keperluan umat Hindu saja dengan jalan menghidupkan Islamofobia yang mengancam hampir 200 juta muslim yang tinggal di negara itu.

"Satu-satunya negara di dunia ini, dimana dengan sedih saya katakan negara yang mensponsori Islamofobia adalah India. Alasan di balik ini adalah ideologi RSS yang sayangnya menguasai India saat ini," kata Imran Khan dikutip impiannews.com  dari Aljazeera, Sabtu (26/9/2020).

"Mereka percaya bahwa India eksklusif untuk umat Hindu saja dan yang lainnya bukan warga negara yang setara," lanjutnya.

Imran Khan seringkali mengkritik pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi terutama yang berkaitan dengan Kashmir. Dia mendesak Modi membatalkan status kenegaraan Jammu dan Kashmir, membatalkan konstitusi terpisah dan menghapus perlindungan warisan atas tanah dan pekerjaan.

India dan Pakistan saling berseteru memperebutkan wilayah Kashmir dan telah berperang sebanyak dua kali.

Pada 5 Agustus 2019, pemerintah India telah mencabut Undang-Undang 370 yang memberikan status daerah khusus untuk Kashmir dan Jammu.

Pencabutan UU itu memungkinkan negara bagian Kashmir membentuk aturan hukum secara mandiri. Akan tetapi, pemerintah India diketahui masih berusaha mengontrol Kashmir dengan cara mengerahkan pasukan keamanan.

"Tidak akan ada perdamaian dan stabilitas yang tahan lama di Asia Selatan samai sengketa Jammu dan Kashmir diselesaikan berdasarkan legitimasi internasiona," lanjutnya. ***


Posting Komentar

0 Komentar