Banyak Langgar HAM, Pembangkang Arab Saudi Bikin Partai Oposisi (NAAS)
IMPIANNEWS.COM (Arab Saudi).
Arab Saudi telah lama menghadapi kritik internasional atas catatan hak asasi manusianya. Kritikan itu meningkat sejak Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) ditunjuk sebagai pewaris takhta Saudi pada Juni 2017.
Tindakan keras yang dilakukan MBS dianggap telah melanggar HAM atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada Oktober 2018 lalu di Konsulat Saudi, Istanbul.
Dampak pembunuhan tersebut juga mendorong pengawasan internasional serta menodai reputasi MBS sebagai seorang reformis yang berupaya untuk memodernisasi ekonomi dan masyarakat kerajaan yang konservatif.
Tidak hanya itu, MBS juga menangkap Ahmed bin Abdelaziz dan Mohammed bin Nayef dengan tuduhan korupsi sekaligus menahan ratusan pejabat pemerintah, tokoh-tokoh oposisi, dan juga perwira militer dan keamanan.
Kekerasan yang terjadi akibat tindakan MBS mendorong sekelompok penentang sistem monarki Arab Saudi yang diasingkan di sejumlah negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan di tempat lain untuk mendirikan partai oposisi dengan nama Partai Majelis Nasional (NAAS).
"Kami mengumumkan peluncuran partai ini pada saat kritis untuk mencoba menyelamatkan negara kami, melembagakan masa depan yang demokratis serta meminta pemerintahan untuk menanggapi aspirasi rakyat kami," ujar sekretaris jenderal NAAS, Yahya Assiri kepada AFP.
Partai yang menjadi gerakan perlawanan politik terorganisir pertama ini mengaku bahwa mereka akan bekerja sama dengan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi manusia (HAM), tanpa menimbulkan protes di kerajaan.
"Pemerintah terus-menerus melakukan kekerasan dan penindasan, dengan peningkatan jumlah penangkapan dan pembunuhan politik, kebijakan yang semakin agresif terhadap negara bagian, penghilangan paksa dan orang-orang yang didorong untuk meninggalkan negara itu," jelas para pembangkang tersebut.
Deklarasi NAAS menyerukan parlemen terpilih dan perlindungan konstitusional untuk memastikan pemisahan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif untuk mereformasi politik di Arab Saudi yang menganut sistem monarki.
"Dengan ini, kami mengumumkan pembentukan Partai Majelis Nasional yang bertujuan untuk melembagakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di kerajaan Arab Saudi," ujar kelompok itu dalam sebuah pernyataan seperti mengutip Daily Sabah.(*)
