Massa dari berbagai elemen melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020. /Antara/Dhemas Reviyanto
PIKIRAN RAKYAT – Gedung DPR RI di Jakarta hari ini, Kamis, 16 Juli 2020 dikepung massa dari berbagai lapisan.
Sebagian besar mahasiswa dan buruh menggelar demonstrasi untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) atau Omnibus Law.
Aksi massa bahkan bergabung secara kondusif, dengan sejumlah ormas yang menyuarakan penolakan lain, yakni RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Persatuan Mahasiswa Nusantara (Permasta) mengelar diskusi mengkritsi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020.
Namun, di sisi lain, sekelompok mahasiswa yang menamakan kelompok Persatuan Mahasiswa Nusantara (Permasta) mengecam aksi massa di gedung parlemen itu.
Dalam laporan Antara, Kamis malam, Permasta mengaku menolak Omnibus Law disahkan.
Namun menurut Koordinator Permasta, Riswan Siahaan, cara-cara yang ditempuh mestinya persuasif seperti memperbanyak diskusi dan seminar.
“Kami sangat mengecam keras sebuah gerakan yang membawa jumlah masa yang banyak. Menurut kami dapat menjadi sebuah bencana dalam situasi pandemi virus corona (COVID-19) seperti sekarang,” kata di Jakarta, Kamis.
Permasta merupakan gabungan sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta seperti Unkris, UIJ, UBK, STT Jakarta, Tribuana, Mercusuar, UIC dan UNIJA.
“Aksi demo bukan merupakan tindakan yang baik pada masa pandemi, karena tidak ada yang menjamin protokol kesehatan diterapkan,” tegas Riswan.
Selain itu, demonstrasi itu memungkinkan penyebaran COVID-19 lebih besar, bukan hanya peserta aksi tetapi semua pihak yang berada di lokasi demonstrasi. Pihaknya juga berharap agar demonstrasi itu tidak dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Kami tetap mengawal isu Omnibus Law dan menjadi mitra kritis pemerintah dan berjuang dengan jalur yang diplomatis,” kata Riswan.***
