Ja'far Kuranji Angkat Bicara: Mahyeldi Bukan Ingkar Janji


IMPIANNEWS.COM (Padang).

Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang mulai angkat bicara terkait video Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah yang lagi viral di media sosial (medsos) akhir-akhir ini.

"Saya tidak membantah tentang video yang beredar tersebut. Tapi saya juga tidak sependapat kalau Mahyeldi dikatakan ingkar janji. Masalahnya, bukan Mahyeldi yang meminta untuk maju jadi calon gubernur, tapi partai karena tingginya dukungan masyarakat terhadap beliau," ungkap anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PKS, Ja'far Kuranji ketika berbincang-bincang dengan impian.news.com di salah satu kedai kopi Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji, Rabu (7/7/2020).

Menurut Ja'far, tidak adil rasanya kalau hanya Mahyeldi yang disalahkan. Sementara sangat banyak kepala daerah lainnya yang melakukan hal yang sama tapi dianggap biasa saja.

"Perlu diingat, Mahyeldi itu juga manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf. Makanya kita jangan cepat memvonis orang lain bersalah sebelum kita tahu masalah yang sebenarnya," ucapnya menjelaskan.

Lebih lanjut disampaikannya, jika statement Mahyeldi saat kampanye Pilkada Kota Padang 2018 itu dianggap sebuah kekeliruan, Presiden Jokowi dulu ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 juga pernah melakukan hal yang sama. 

"Saya masih ingat, ketika namanya disebut-sebut bakal diusung PDIP untuk maju dalam bursa capres 2014-2019, pak Jokowi berjanji kepada masyarakat DKI bahwa dia akan menuntaskan amanah yang diberikan sampai selesai. Tapi ternyata, baru dua tahun jadi gubernur malah dia tinggalkan dan akhirnya terpilih jadi presiden. Apakah ini dianggap sebuah kemunafikan? Itu terserah kepada masing-masing kita menilainya," tutur kader PKS asal Sungai Sapih tersebut seraya memberikan perbandingan.

Diakuinya, PKS memang partai politik berasaskan Islam dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman tersebut. Tapi perlu diingat juga bahwa Indonesia bukanlah negara Islam tapi negara Pancasila, sehingga hukum yang berlaku bukanlah hukum Islam.

"Di sinilah kita harus arif dan bijaksana. Saya kira masyarakat sudah cerdas, Mahyeldi berbicara itu dalam konteks sebagai pemimpin bangsa bukan  pemimpin untuk umat Islam saja. Penjelasan resmi dari beliau, tunggu setelah penetapan resmi dari partai," tukasnya mengakhiri.

 (noa)

Post a Comment

0 Comments