Saat ini Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah merancang Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bisa menghapus perusahaan China yang terdaftar di bursa AS.
Pembentukan RUU ini akan menjadi bumerang bagi investor Amerika sekaligus melukai Wall Street
Di tengah gelombang sentimen anti-China di Amerika Serikat.
Senat AS bulan lalu mengeluarkan undang-undang yang pada dasarnya dapat melarang banyak perusahaan China untuk mendaftarkan saham mereka di bursa AS, atau mengumpulkan uang dari investor Amerika.
Apabila perusahaan China ingin melantai di bursa saham AS, perusahaan tersebut harus membuat pernyataan bahwa mereka tidak dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah asing dan harus diaudit oleh regulator AS selama tiga tahun berturut-turut.
Jika tidak, mereka akan dilarang diperdagangkan di bursa.
Profesor Hukum dari Harvard Law School Jesse Fried, mengatakan bahwa sementara tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melindungi investor Amerika.
"Saya tidak yakin bahwa RUU benar-benar akan melindungi investor Amerika," katanya seperti dilansir CNBC, Jakarta, Rabu (10/6/2020).
Namun, dia mengatakan ada peluang bagus bagi saham raksasa teknologi China seperti Alibaba jika keluar dari bursa saham AS setelah tiga tahun jika RUU itu menjadi undang-undang.
"Karena, dalam pandangan saya, sangat tidak mungkin China akan mengizinkan inspeksi AS mengaudit. Ini akan menyebabkan harga saham perusahaan-perusahaan ini jatuh," katanya.
"Jadi saya pikir dalam hal melindungi investor Amerika, RUU ini jika menjadi UU bisa menjadi bumerang," ujar Fried.
Menarik untukmu
Akankah RUU itu disahkan?
Fried mengatakan, bagaimanapun, ada alasan bagus untuk berpikir bahwa RUU itu tidak akan disahkan. Dia meramal Wall Street akan menentangnya. RUU itu belum dimasukkan ke pemungutan suara di DPR yang dikendalikan Demokrat.
“Wall Street akan melobi untuk mencoba membatalkan RUU itu karena mau bagaimana juga Wall Street mendapatkan banyak uang dari daftar perusahaan China di Amerika Serikat. Mereka mungkin akan memberikan tekanan pada orang-orang di DPR untuk membatalkan undang-undang dari pemungutan suara," katanya.
(dni)
