PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, menyampaikan kekurangan bayar pemerintah sebesar Rp 257 miliar.
Sementara, PT Jasa Marga (Persero) menyampaikan nilai utang pemerintah pada pihaknya sebesar Rp 5,02 triliun.
Di sela sesi diskusi, salah satu anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade menyinggung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang dianggap lalai karena tidak kunjung membayarkan utang pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Andre, ketika nilai utang tersebut sudah diaudit BPK di tahun yang sama, harusnya menkeu segera membayarkannya ke BUMN. Sebab, BUMN membutuhkan dana itu untuk bisnis mereka.
"Jangan diulur-ulur. Katanya Menteri terbaik, tapi yang ada bukan hanya hobi berutang ke luar negeri tapi juga ke BUMN kita," ujar Andre kepada peserta rapat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6).
Andre bilang, berutang sudah jadi penyakit pemerintah, khususnya menkeu. Menurutnya, BUMN selalu dibebankan dengan tugas negara, tapi pemerintah justru menumpuk utang dari tahun ke tahun.
Ke depannya, Andre berharap pemerintah memperhatikan betul kebiasaan berutang kepada BUMN-BUMN. Dia juga meminta agar kesimpulan rapat kali ini jadi teguran yang tegas untuk menkeu agar tidak hobi berutang.
"Ini supaya jadi kesimpulan rapat ke depan, sekali lagi kita harus tegas kepada Menteri Keuangan, katanya terbaik, jangan hobi berutang kepada BUMN-BUMN kita," katanya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6
