Ada kritik tajam dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan.
Katanya, apakah betul akan menjual aset-aset negara dan bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya rencana tersebut.
Kritikan itu dikemukakan SBY yang juga Presiden ke-6 RI itu dalam Refleksi Pergantian Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Selasa (11/12).
Menurut SBY, masih ada sejumlah hal yang ingin diketahui masyarakat secara rinci mengenai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.
"Konsepnya seperti apa? Timeline-nya seperti apa? Berapa besar biaya yang digunakan? Dari mana anggaran itu diperoleh? Apakah betul ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara dan bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya?" tutur SBY saat berpidato di Jakarta Convention Center, Rabu (11/12).
"Hal-hal inilah yang ingin kami dengar. Saya yakin rakyat Indonesia juga ingin mendengar dan mengetahuinya," lanjutnya.
SBY menilai, rencana pemindahan ibu kota adalah suatu mega proyek. Pemerintah harus benar-benar menyiapkan secara matang terkait pemindahan ibu kota negara.
"Tentunya berkaitan dengan sumber daya, termasuk anggaran, yang diperlukan untuk membangun ibu kota baru tersebut. Kami pelajari, dalam APBN 2020 belum secara gamblang dan signifikan dicantumkan anggaran awal untuk pembangunannya," ujarnya.
SBY sendiri mengakui pernah berencana memindahkan ibu kota saat masih menjabat sebagai presiden. Kala itu, dia ingin memindahkan ke wilayah Jawa Barat, bukan Kalimantan. Namun, rencana itu dibatalkan setelah dipikirkan selama 2 tahun.
Pertimbangannya adalah ketiadaan anggaran untuk menunjang pemindahan ibu kota negara.
"Sementara banyak sasaran pembangunan yang lebih mendesak. Di samping itu, ada faktor lingkungan (amdal) yang tidak mendukung, yang tentu tidak boleh kami abaikan," tutur SBY.
Presiden Joko Widodo bakal memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Rencana itu sudah dikemukakan langsung oleh Jokowi. Sejauh ini, pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang ibu kota baru.
