Berdasarkan prelist Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2019 di Kota Padang jumlah Kepala Keluarga (KK) Fakir Miskin dalam DBT sebanyak 53.969 KK, sedangkan jumlah jiwa sebanyak 246.151 jiwa. Untuk mengentaskan Kemiskin tersebut berbagai upaya dan terobosan telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam hal ini oleh Dinas Sosial Kota Padang.
Upaya yang dilakaukan untuk mengentaskan kemiskin tersebut diantaranya melalui Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) tahun 2019 berasal dari dana pokok-pokok pikiran (POKIR) anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Pelaksanaan WRSE ini telah di sosialisasikan bulan April tahun 2019. Bantuan ini diberikan dalam bentuk pengadaan barang dengan nilai Rp.3 juta. Peruntukannya diberikan kepada usaha ekonomi produktif (UEP). melalui bantuan barang yang diberikan diharapkan peserta program WRSE dapat menambah pendapatan keluarga, dan sekaligus memberdayakan perempuan serta menciptakan wirausaha baru. Ungkap Kepala Dians Sosial Kota Padang Afriadi ketika menyerahkan dana bantuan Pokir DPRD Provinsi Sumatera Barat di SD O3 Binuang Kampuang Dalam Kecamatan Pauh Padang, Sumatera Barat, Minggu 8/9/2019.
Lebih lanjut disebutkan, sesuai dengan Permensos nomor 8 tahun 2012, bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) tidak terpisah dari fakir miskin. Wanita rawan sosial ekonomi merupakan wanita yang menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya berhak mendapat bantuan dari dana fokir DPRD Provinsi Sumbar. Bantuan tersebut berpariasi ada etalase, gerobak sorong, lemari pendingin, peralatan dapur, sembako.
Bagi WRSE yang telah mendapatkan bantuan tidak boleh keluar dari Basis Data Terpadu (BDT) yang sudah didata oleh tim pendamping sejak bulan april tahun 2019. Selanjutnya akan dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang," Ujarnya.
Sebanyak 5050 orang jatah untuk kota Padang mendapatkan bantuan dari Pokir DPRD Sumbar, sampai saat ini baru terlaksana sebanyak 700 orang. Masih banyak lagi yang belum menerima bantuan, katanya.
Afriadi berharap kepada tim dari Provinsi untuk secepatnya bantuan ini disalurkan, dan diaharapkan bulan september tahun 2019 sudah selesai dan tuntas bantuan pokir DRPD Provinsi Sumatera Barat untuk Kota Padang.
Dalam kesempatan itu, Rahmat Saleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai PKS mengatakan, dari data Anggota DPRD Provinsi Sumbar yang memberi UEP WRSE tahun 2019 sejumlah Rp.15 milyar lebih akan disalurkan bantuannya untuk modal usaha dalam bentuk barang. Nama Anggota DPRD Provinsi Sumbar yang memberikan UEP WRSE tersebut, Rahmat Saleh, S Farm. H.Muslim M.Yatim Lc. Taufik Hidayat SE.Drs.H.Apris. Hidayat SS.MH. Albert Hendra Lukman, SE.
Kepada penerima bantuan dari dana Pokir DPRD Provinsi Sumatera Barat hendaknya usaha yang digeluti semangkin maju dan berkembang. Apa yang kami janjikan disaat berpolitik harus kami ditunaikan. Dan ini adalah kewajiban sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat ungkap politisi dari Partai PKS, dan terpilih kembali sebagai anggota DPRD Sumbar priode 2019 sampai 2024.
Banyak janji-janji politik yang tidak ditunaikan wajar masyarakat kecewa namun tidak semuanya seperti itu. Kalau kita berjanji insa Allah harus ditunaikan kata politisi PKS itu lagi.
Sekiranya tak sanggup jangan berjanji dan jangan pula memberikan harapan kepada masyarakat ungkap Rahmat Saleh.
Manfaat penerima bantuan dari WRSE hendaknya menjadi orang mandiri sehingga upaya yang dilakukan dalam rangka mengentaskan tingkat kemiskina di Sumatera Barat khusunya di Kota Padang dapat menurun. Dan menjadi masyarakat yang lebih sejahtera tentunya dekat dengan Allah ,"Ulasnya. (ydt)
0 Comments