 |
| Walikota Payakumbuh Riza Falepi |
Saya sering dimarahi banyak orang karenna sering terjadi mutasi di Pemko Payakumbuh. Ya ada benarnya juga mereka marah karena merasa terganggu kenyamanan dan kepentingannya. Secara aturan nggak ada yang salah, karena prosedurnya mengikuti aturan yang ada.
Mengapa sering mutasi ini terjadi tentu akibat beberapa hal :
Pertama, ada yang pensiun dan sejenisnya, sehingga kekosongan perlu diisi. Ibarat gerbong walaupun yang diisi hanya satu atau dua orang tapi hal itu bisa memindahkan atau setidaknya merotasi lebih dari satu atau dua orang. Bisa lima dan bahkan bisa sepuluh. Karena pergeseran jabatan menuntut diisi pula jabatan yang tinggal. Makanya saya pakai istilah gerbong.
Kedua dalam kepegawaian kita mengenal istilah berlebih nggak cukup. Istilah ini berangkat dari keadaan di mana kita tidak bisa menempatkan orang sesuai dengan keahliannya serta kebutuhan karena kita kekurangan orang yang ahli sesuai kebutuhan tapi memiliki pegawai berlebih yang tidak ahli dan tidak kompeten. Bahasa lainnya kita tidak banyak memiliki tenaga manajerial dan ahli yang handal tapi banyak memiliki tenaga selevel adminstrasi harian. Inilah realita hari ini.
Lebih parah lagi ada juga beberapa ASN ditolak di mana mana ketika mutasi; cukup pusing juga saya kalau yang begini untuk menempatkannya. Udah gitu kadang saudaranya kebetulan kenal sama saya malah marah marah, sementara di dalam ditolak di mana mana. Kadang yang beginian nggak habis mikir kita. Ngaca jugalah. Yang saya suka kalau ASN yang ketika mutasi diminta di mana mana atau disukai. Semua itu bisa dilihat dari track recordnya.
Ketiga, mutasi karena kebutuhan dan target kinerja yang harus dicapai oleh seorang Wako menuntut penempatan staf yang siap kerja. Misalnya kita menginginkan nilai SAKIP A, jangan harap kalau yang melakukannya ASN yang kemampuan rendah bisa mencapai level tsb.
Sebagian kita ASN menuntut jabatan bahkan kadang suaminya atau saudaranya atau “pawangnya” datang ke saya sambil minta seseorang ditempatkan di posisi strategis, namun tuntutan kinerja diabaikan dan kinerja yang saya minta nggak terpenuhi dan dari awal biasanya saya sudah punya data tes serta feeling dan naluri sebagai kepala daerah sudah memberi keyakinan bagi saya apakah seseorang mampu atau tidak bisa bekerja akan terlacak dari awal. Kadang ada yang datang pada orang dekat saya, sambil melobi jabatan tertentu padahal kita tahu dia tidak mampu.
Terlepas dari gosip setiap orang itulah realita mutasi di pemko hari ini. Yang heran kadang ada yang protes tapi itu ketika ditanya argumentasinya dia protes tak mampu dia jelaskan dengan alasan yang masuk akal. Juga tidak ada aturan yg dilanggar dalam mutasi dan semua tahu itu wewenang Walikota yang juga dengan segala hormat mohon dihargai karena rakyat menuntut kerja dan kinerja juga, bukan sebaliknya menempatkan orang yg tidak bisa kerja akibat kedekatan dll, sehingga Pemda berjalan seadanya. Jangan harap nilai SAKIP atau pertanggungjawaban publik kita akan baik ( bernilai A atau minimal BB) kalau mutasi saja dipersoalkan.
Untuk ukuran Sumbar dengan nilai BB alhamdulillah kita termasuk tertinggi di Sumbar tapi alangkah baiknya nilai A yang bisa kita raih karena saya tahu insyaAllah kita bisa sepanjang orang yang kita tempatkan adalah yang kompeten. (ul)
