Pemerintah Kota Padang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur Jalan, Irigasi dan Jaringan di tahun anggaran (TA) 2017-2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumbar.
Dokumen LHPK atas Belanja Daerah terkait beberapa hal itu diserahkan Kepala BPK Perwakilan Sumbar Pemut Aryo Wibowo yang diterima Wali Kota Padang Mahyeldi di Kantor BPK Perwakilan Sumbar, Jumat (28/12). Juga hadir pada kesempatan itu Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti, Kepala Inspektorat Corri Saidan, Kepala BKPAD Andri Yulika serta lainnya.
Pemut mengatakan, untuk Kota Padang BPK Sumbar melakukan audit khusus belanja modal untuk infrastruktur jalan dan jembatan. Jenisnya jenis kepatuhan, yakni melihat tingkat kepatuhan proses pelaksanaan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan pelaporan untuk jalan dan jembatan.
“Audit ini kita lakukan mengcover dua tahun anggaran 2017 dan 2018. Sementara di tahun ini kita juga mempergunakan tenaga ahli dari akademisi untuk melihat kualitas pengerjaan tersebut di lapangan. Jadi audit saat ini tidak hanya melihat pada volume, tapi juga melihat kepada kualitas,” sebutnya.
Dia mengatakan, terkait gambaran permasalahan pada umumnya di beberapa daerah bisa dikatakan terbilang sama. Seperti masih adanya ditemukannya pengerjaan yang di bawah spek. Misalnya adanya pengerjaan betonisasi yang kontraknya tidak sesuai atau aspal yang dihampar hasil kualitasnya ternyata di bawah toleransi.
“Kita tentu berharap, seluruh pemerintah daerah merasakan dampak yang signifikan melalui upaya-upaya kita lakukan. Sehingga rekanan akan memperhatikan kualitas pengerjaan pembangunan yang dilakukan. Selanjutnya dalam membuat jalan agar memperhatikan pemanfaatannya, cocok sesuai kendaraan yang melewatinya atau tidak,” ujarnya.
Sementara itu Wali Kota Padang Mahyeldi mengucapkan terima kasih atas penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur Jalan, Irigasi dan Jaringan di tahun anggaran (TA) 2017-2018 pada Pemko Padang.
“Semua masukan dan saran dari BPK Perwakilan Sumbar terkait hasil laporan ini akan kita tindak lanjuti ke depan. Sehingga Insyaaallah, pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan dapat berjalan dengan baik dan tepat di Kota Padang,” imbuhnya, (dv)
