Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Pages

Kampus Darurat Kekerasan Seksual, Buah Sistem Demokrasi -Liberal

| 29 April WIB


Oleh. Restu Wulandari 

(Pendidik)


Dunia pendidikan tinggi Indonesia baru-baru ini diguncang oleh skandal besar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Sebanyak 16 mahasiswa di fakultas tersebut diduga melakukan pelecehan seksual verbal yang menyasar puluhan korban, mulai dari sesama mahasiswi hingga dosen. Ironisnya, tindakan ini dilakukan oleh mereka yang sedang menempuh pendidikan hukum. Kasus ini terbongkar setelah tangkapan layar (screenshot) berisi percakapan tidak senonoh para terduga pelaku di grup pesan singkat viral di media sosial. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani secara intensif oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UI untuk memastikan adanya keadilan bagi para korban dan tindakan tegas bagi pelaku.  (mui.or.id, (17-4-2026)


Menanggapi fenomena ini, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, memberikan pernyataan keras. Ia menegaskan bahwa kekerasan di dunia pendidikan bukan lagi sekadar insiden tunggal atau kasus per kasus, melainkan telah menjadi pola yang sistemik. Hal yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa pelakunya justru berasal dari dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Fakta ini menjadi rapor merah bagi dunia akademik yang dianggap telah gagal menjadi ruang aman (safe space) bagi sivitas akademikanya. Keberadaan predator seksual di dalam kampus menunjukkan adanya degradasi nilai yang sangat serius di jantung institusi pencetak intelektual.  (bbc.com, 15-4-2026)


Krisis ini memicu reaksi luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk institusi keagamaan dan pemerintah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ketua MUI menegaskan bahwa tindakan pelecehan tersebut sama sekali tidak dibenarkan oleh agama dan menuntut adanya penguatan pada aspek pendidikan keagamaan serta moral sebagai fondasi karakter mahasiswa. Di sisi lain, maraknya kekerasan di ruang siber mendorong pemerintah untuk segera memperketat pengawasan digital. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya angka kekerasan seksual di ruang siber yang membuktikan bahwa kerusakan sosial kini telah merambah jauh ke dalam interaksi digital, yang memerlukan penanganan lintas sektor secara cepat dan tepat. 


Buah Demokrasi-Liberal


Kasus pelecehan seksual verbal yang melibatkan akademisi hukum ini bukan sekadar luapan kata-kata kasar; ia adalah manifestasi dari krisis multidimensi yang berakar pada sistem nilai saat ini. Demokrasi yang diagungkan menjamin kebebasan salah satunya kebebasan berpendapat dan berekspresi telah banyak melahirkan kerusakan yang nyata.  Parahnya, kerusakan ini menyasar generasi muda harapan bangsa. Beberapa analisis mengenai fenomena tersebut:


1. Generasi dalam Cengkeraman Kebebasan 

Sistem kapitalisme yang merambah ke wilayah budaya telah melahirkan pemujaan terhadap kebebasan individu tanpa batas. Dalam logika ini, setiap orang merasa berhak mengekspresikan diri tanpa mempertimbangkan batasan moral atau sosial. Dampaknya adalah rusaknya sistem sosial secara fundamental. Ketika "hak pribadi" diagungkan di atas "tanggung jawab sosial," interaksi manusia kehilangan kesakralannya. Kekerasan seksual verbal menjadi marak karena dalam masyarakat yang individualistik, rasa empati sering kali kalah oleh dorongan ego untuk mendominasi, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang permisif terhadap perilaku toksik.

2. Normalisasi Objektifikasi: Perempuan Sebagai Komoditas Hasrat

Inti dari kekerasan seksual verbal adalah objektifikasi perempuan. Dalam banyak percakapan—baik di ruang publik maupun grup digital—perempuan sering kali dipandang bukan sebagai manusia utuh yang memiliki martabat, melainkan sekadar objek pemuas pandangan atau hasrat seksual. Komentar-komentar bernada seksual dianggap sebagai "guyonan" (joke) atau hal lumrah, padahal itu adalah bentuk dehumanisasi. Ketika masyarakat menganggap pelecehan verbal sebagai sesuatu yang biasa, kita sedang berada dalam fase kerusakan sosial yang serius, di mana martabat manusia telah tereduksi menjadi sekadar komoditas visual dan verbal.

3. Fenomena "No Viral, No Justice": Kegagalan Proaktif Institusi

Ironis melihat kasus yang diduga telah berlangsung lama, tetapi baru mendapatkan atensi dan penanganan serius setelah meledak di media sosial. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam mekanisme pelaporan dan pengawasan di lembaga pendidikan. Institusi cenderung bersikap reaktif—hanya bergerak saat nama baik lembaga dipertaruhkan oleh tekanan netizen—bukan proaktif dalam menciptakan ruang aman. Ketergantungan pada viralitas untuk mendapatkan keadilan menunjukkan bahwa jalur birokrasi formal sering kali buntu, dingin, dan tidak berpihak pada korban hingga "pengadilan massa" di dunia maya mengambil alih peran tersebut.


Kekerasan verbal adalah pintu gerbang menuju kekerasan fisik. Jika masyarakat dan institusi terus menoleransi kata-kata yang merendahkan, maka sebenarnya sedang menabung bom waktu bagi kerusakan sosial yang lebih masif. Pendidikan karakter dan penataan ulang sistem sosial yang lebih manusiawi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.  


Pandangan Islam 


Lantas, bagaimana pandangan Islam melihat fenomena tersebut? Ada beberapa hal yang akan dijelaskan. 


1. Keterikatan Perbuatan dengan Hukum Syara

Dalam pandangan Islam, seorang Muslim tidaklah bebas berbuat sekehendak hatinya. Setiap derap langkah dan pilihan hidup haruslah dipandu oleh wahyu. Kaidah ushul fikih menyebutkan bahwa hukum asal suatu perbuatan adalah terikat pada hukum syara (Al-aslu fil af’al al-taqayyud bi al-hukm al-syar’i). Hal ini ditegaskan Allah Swt. dalam Al-Qur'an:


"Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka..." (QS. Al-Ahzab: 36)


Tanpa keterikatan ini, manusia akan terjebak dalam penghambaan terhadap hawa nafsu yang berujung pada kerusakan tatanan sosial.


2. Lisan Cermin Keimanan dan Pertanggungjawaban

Lisan bukanlah sekadar alat komunikasi, melainkan bagian dari perbuatan (amal) yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Seorang Muslim diperintahkan untuk menjaga lisannya dari segala bentuk kemaksiatan, termasuk kata-kata kotor, cabul, atau merendahkan orang lain. Rasulullah saw. bersabda:


"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." (HR. Bukhari & Muslim)


Setiap kata yang terucap dicatat dengan saksama oleh malaikat, sebagaimana firman-Nya: "Tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)." (QS. Qaf: 18)


3. Keharaman Kekerasan Seksual Verbal dan Ketegasan Sanksi


Kekerasan seksual verbal, baik berupa komentar cabul, godaan yang merendahkan (catcalling), maupun pelecehan di ruang digital, secara tegas diharamkan dalam Islam. Perbuatan ini termasuk dalam kategori perbuatan keji (fuhsy) dan menyakiti sesama mukmin tanpa hak. Allah Swt. berfirman: "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (QS. Al-Ahzab: 58)


Dalam sistem Islam, setiap pelanggaran syariat yang tidak memiliki ketentuan had (hukum tetap seperti zina atau mencuri) akan dikenakan sanksi ta’zir. Ta'zir adalah sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim/negara (penguasa) untuk memberikan efek jera (jawajir) dan sebagai penebus dosa (jawabir), yang bisa berupa denda, cambuk, hingga penjara, tergantung tingkat kerusakannya.


4. Sistem Pergaulan Islam vs Sekularisme


Kerusakan sosial berupa maraknya pelecehan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Hal ini berakar dari sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, sehingga melahirkan perilaku serba bebas. 


Sistem Pergaulan dalam Islam


Islam menawarkan Nizham al-Ijtima’i (Sistem Pergaulan) yang komprehensif, meliputi:

Pertama, kewajiban menutup aurat secara sempurna.

Kedua, larangan ber-khalwat (berdua-duaan) dan ikhtilath (campur baur tanpa keperluan syar'i).

Ketiga, perintah menjaga pandangan (ghadhul bashar).

Penerapan aturan ini secara sistemis hanya mungkin tegak dalam lingkungan yang mendukung ketakwaan, bukan dalam ekosistem yang justru mengeksploitasi kebebasan individu secara kebablasan. Allah Swt.  mengingatkan agar manusia tidak kembali pada tatanan jahiliyah (sekuler). "Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. Al-Ma'idah: 50)


Islam tidak hanya melarang tindakan keji, tetapi juga menutup seluruh celah (sadd adz-dzari'ah) yang dapat mengantarkan pada perbuatan tersebut. Penegakan moralitas publik adalah tanggung jawab bersama antara individu yang bertakwa, masyarakat yang peduli (kontrol sosial), dan negara yang menerapkan sanksi tegas. 


Membahas Ta'zir dalam konteks digital adalah hal yang sangat relevan saat ini. Jika Hudud (seperti hukum bagi pencuri atau pezina) memiliki batasan yang kaku dan tetap, maka ta'zir adalah instrumen syariat yang sangat dinamis, memungkinkan otoritas hukum untuk menyesuaikan hukuman dengan perkembangan zaman, termasuk perilaku menyimpang di dunia maya.



Khatimah 


Islam memandang bahwa lisan di dunia nyata maupun jempol di dunia digital memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Sanksi Ta'zir bukan sekadar balas dendam, melainkan upaya penyembuhan sosial. Dengan adanya sanksi yang tegas dan terukur, ruang digital yang sebelumnya menjadi "hutan belantara" pelecehan bisa kembali menjadi sarana dakwah dan tholabul ilmi yang bersih.


Menariknya, dalam Islam pertaubatan seorang pelaku tidak menggugurkan sanksi dunia jika hak manusia (korban) belum terpenuhi. Jadi, meminta maaf di media sosial saja tidak cukup jika hukum syara' menuntut adanya keadilan. Hanya Islam yang memiliki solusi sempurna atas semua permasalahan dan memberikan sanksi tegas bagi para pelaku kejahatan termasuk pelaku kekerasan verbal yang kini marak terjadi. Allahua'lam Bishawab.