BEKASI — Pemerintah Indonesia tengah menyusun strategi baru untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi Pasukan Garuda di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kontributor utama misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam forum koordinasi yang digelar di Bekasi, Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso, menjelaskan bahwa pengiriman pasukan perdamaian merupakan amanat konstitusi dan perwujudan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
“Di tengah komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengirim hingga 20.000 personel, kita harus menyiapkan strategi dan rencana kontijensi yang matang. Termasuk exit strategy jika terjadi penarikan pasukan mendadak atau penutupan misi,” ungkap Adi, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, perencanaan yang komprehensif penting agar setiap misi dapat diselesaikan secara bertanggung jawab tanpa mengurangi kehormatan dan kredibilitas Indonesia di mata dunia, serta menjamin perlindungan maksimal bagi personel yang bertugas di lapangan.
Komitmen Panjang Indonesia di Misi Perdamaian Dunia
Sejak 1957, Indonesia telah menunjukkan konsistensi dalam kontribusinya terhadap misi pemeliharaan perdamaian PBB. Hingga 5 Oktober 2025, tercatat 2.741 personel gabungan — terdiri dari 2.538 anggota TNI dan 203 anggota Polri — tengah bertugas di enam misi internasional.
Selain kontribusi di medan operasi, Indonesia juga aktif dalam pengambilan kebijakan global. Salah satunya melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2358, yang mendorong peningkatan peran perempuan dalam pasukan perdamaian dunia — sebuah inisiatif yang turut digagas oleh Indonesia.
Hadapi Penutupan Misi dan Krisis Global
Dalam konteks global, beberapa misi PBB menghadapi tantangan berat, termasuk rencana penutupan UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) pada tahun 2026 serta krisis likuiditas yang menekan pendanaan operasi perdamaian.
Situasi ini menuntut langkah antisipatif dari Indonesia agar tetap dapat berperan aktif sekaligus menjaga keamanan dan kesejahteraan personel di lapangan.
“Kami tidak hanya bicara soal keberlanjutan misi, tapi juga soal kehormatan bangsa. Setiap keputusan harus menjamin keamanan pasukan dan tetap membawa nama baik Indonesia di kancah internasional,” tegas Adi.
Koordinasi Lintas Sektor untuk Jaga Marwah Bangsa
Dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga, Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) berhasil mengidentifikasi berbagai tantangan dan menyusun langkah konkret untuk memastikan kontribusi Indonesia tetap profesional, berkelanjutan, dan strategis.
TKMPP sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011, dan berperan mengoordinasikan seluruh aspek pengiriman personel Indonesia dalam misi perdamaian — mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pengakhiran misi.
Langkah strategis ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjadi penjaga perdamaian dunia, dengan pendekatan yang adaptif, profesional, dan selaras dengan dinamika global yang terus berubah.
