Polkam, Malang - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan sarasehan bersama unsur masyarakat sipil seperti, unsur organisasi kemasyarakatan (ormas), akademisi, mahasiswa, dan jurnalis. Hal ini guna menjamin dan memperkuat kebebasan berdemokrasi bagi masyarakat.
“Melalui rangkaian kegiatan ini, Kemenko Polkam hendak memastikan dan memberikan jaminan pada masyarakat untuk menggunakan hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kemenko Polkam, Heri Wiranto dalam kegiatan Sarasehan “Penguatan Kebebasan Masyarakat Sipil untuk Berkumpul, Berekspresi, Berserikat, dan Berpendapat dalam Kerangka Keseimbangan antara Berjalannya Demokrasi dan Terpeliharanya Stabilitas Nasional” di Kota Malang, Jawa Timur.
Deputi Poldagri tersebut mengungkapkan bahwa dalam sarasehan tersebut, para peserta dapat mengemukakan gagasannya secara bebas, namun harus disertai tanggung jawab untuk mencegah munculnya aksi anarkisme.
Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28 UUD 1945 dan selaras dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. “Pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Meski demikian, masyarakat juga harus melaksanakannya dengan tanggung jawab,” tegasnya.
Menurutnya, melihat dinamika politik beberapa waktu lalu dengan kejadian aksi yang menunjukkan rasa anarkis, Kota Malang menjadi salah satu daerah yang cukup kondusif.
"Jawa Timur, khususnya Kota Malang, adalah miniatur kemajemukan Indonesia, sekaligus sebagai salah satu barometer. Pada saat terjadinya kejadian aksi pendapat pada medio Agustus yang lalu, terjadi kekacauan di beberapa wilayah. Syukurnya Kota Malang relatif aman terkendali," katanya.
Untuk menjaga kondusivitas wilayah, Kemenko Polkam juga menggandeng unsur ormas sebagai mitra pemerintah. Pembinaan pun dilakukan melalui sarasehan hari ini.
“Jadi, ormas adalah mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi, kemudian masuk ke masyarakat. Sehingga itu kita melakukan pelatihan juga pada ormas untuk menyampaikan hal-hal yang kita rencanakan,” sebutnya.
Sebagai informasi, saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 600.000 ormas yang tersebar di seluruh pelosok wilayah, sedangkan di Jatim sendiri terdapat 118.115 ormas. Angka ini cukup fantastis.
Kepala Badan Kesbangpol Jatim Eddy Supriyanto menjelaskan ormas memiliki irisan besar dengan pemerintah.
“Ormas bersama pemerintah sebagai mitra untuk membangun kondusivitas dan kerukunan di masyarakat. Ini sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota untuk bersama-sama mengajak Ormas menjaga lingkungan agar nyaman, kondusif. Pembangunan, perekonomian berjalan dengan baik,” tegas Eddy.
Dari aksi penyampaian pendapat yang berujung anarkisme kemarin, Pemerintah Provinsi Jatim juga telah melakukan evaluasi. Salah satunya dengan menggalakkan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan mulai tingkat SD hingga Perguruan Tinggi, termasuk di Pondok Pesantren.
