Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar rapat koordinasi guna mematangkan penyusunan draf publikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2024, Kamis (16/10/2025), di Jakarta.
Rapat tersebut menjadi ajang konsolidasi lintas lembaga, melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, serta sejumlah pakar demokrasi. Agenda ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola demokrasi nasional yang transparan dan berbasis data.
Tahun ini, publikasi IDI mengusung tema besar “Pemilu dan Pilkada Serentak: Sejarah Baru Demokrasi Indonesia”, yang merefleksikan momentum bersejarah penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pertama kali dalam perjalanan demokrasi bangsa.
Plh. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polhukam, Themy Usman, menegaskan bahwa penyusunan IDI 2024 tidak hanya bertujuan menghasilkan laporan statistik, tetapi juga menghadirkan narasi yang menggambarkan kondisi demokrasi Indonesia secara komprehensif.
“Publikasi IDI seharusnya menjadi dokumen strategis yang bukan sekadar menampilkan angka, melainkan memberikan analisis kritis terhadap arah dan kualitas demokrasi kita. Karena itu, setiap indikator perlu diperkaya agar lebih relevan dengan dinamika terkini,” ujar Themy.
Draf awal publikasi disusun dalam bentuk buku yang memuat tiga bab utama, mencakup:
Tren perkembangan IDI nasional dan provinsi periode 2021–2024,
Relevansi IDI dalam tata kelola demokrasi,
Gambaran demokrasi Indonesia dalam perspektif global, serta
Proyeksi arah demokrasi nasional ke depan.
Penyusunan dilakukan secara kolaboratif oleh Kemenko Polhukam bersama Kemendagri, Bappenas, dan BPS, dengan dukungan tim editorial dan desain dari Kompas.
Lebih dari sekadar laporan tahunan, IDI diharapkan menjadi ruang refleksi nasional untuk menilai perkembangan demokrasi sekaligus memperkuat prinsip keterbukaan informasi publik. Rapat lanjutan dijadwalkan dalam waktu dekat untuk memfinalisasi substansi dan format publikasi sebelum resmi diluncurkan kepada masyarakat.
