Aceh — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menegaskan pentingnya pemerataan akses digital di Aceh sebagai bagian dari agenda strategis nasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan ketahanan nasional di era transformasi digital.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, dalam rapat koordinasi bertajuk Pemerataan Akses Digital di Provinsi Aceh yang digelar di Banda Aceh, Kamis (17/10/2025).
Menurut Eko, upaya memperluas konektivitas digital di Aceh tidak boleh dipandang sekadar persoalan teknis pembangunan jaringan, tetapi sebagai langkah strategis menuju kedaulatan digital Indonesia.
“Kita tidak hanya membangun jaringan, tapi juga membangun masa depan yang inklusif, aman, dan berdaya saing bagi seluruh rakyat Aceh,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Marsma Agus Pandu Purnama, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan operator telekomunikasi untuk mempercepat transformasi digital di wilayah paling barat Indonesia tersebut.
Hingga kini, cakupan jaringan internet di Aceh telah mencapai sekitar 87% desa, namun masih terdapat 149 desa berstatus blankspot, terutama di kawasan pegunungan dan kepulauan seperti Simeulue, Gayo Lues, dan Subulussalam. Faktor geografis ekstrem, keterbatasan listrik, dan infrastruktur pendukung menjadi tantangan utama.
Dari sisi kebijakan nasional, Ketua Tim Akselerasi Infrastruktur Fixed Broadband Kementerian Komunikasi dan Digital, Singgih Yuniawan, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempercepat digitalisasi melalui lelang spektrum baru, kebijakan open access, dan infrastructure sharing, dengan target fiberisasi nasional hingga tahun 2029.
Sementara BAKTI Kominfo melaporkan capaian pembangunan BTS 4G di empat kabupaten prioritas, serta perluasan akses internet di 1.000 dayah dan 1.000 masjid di Aceh. Tahun 2025, kapasitas VSAT akan ditingkatkan hingga 8 Mbps, dengan target jaringan terestrial mencapai 30 Mbps di wilayah padat pengguna.
Dari tingkat daerah, Dinas Kominfo Aceh menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif melalui APBA, APBD, dan Dana Desa, serta program Quick Win berupa Wi-Fi publik gratis, kerja sama operator untuk akses internet di ruang publik, dan pelatihan literasi digital bagi UMKM.
Komitmen juga datang dari Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, yang menegaskan kesiapannya mendukung pembangunan tower dan BTS di daerahnya.
“Kami siap memberikan izin gratis dan menyediakan lahan. Konektivitas bukan lagi proyek, tetapi kebutuhan mendesak masyarakat,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan mempercepat terwujudnya pemerataan digital di seluruh Aceh, sebagai fondasi menuju kemandirian dan kedaulatan digital nasional.
