Impiannews.com. Padang - Pemerintah Kabupaten Solok terus meneguhkan arah pembangunan ekonomi daerah dengan fokus pada penguatan sektor pertanian dan peningkatan investasi produktif. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra, dalam Rapat Koordinasi Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Senin (20/10/2025).
Dengan mengusung tema “Tantangan dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025–2029”, rakor ini menjadi momentum penting bagi setiap daerah untuk menunjukkan arah pembangunan ekonomi jangka menengah.
Dalam forum tersebut, Wabup H. Candra menegaskan bahwa pertanian merupakan tulang punggung utama perekonomian Kabupaten Solok. Menurutnya, penguatan sektor ini adalah langkah strategis untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat secara merata.
“Kalau kita dukung sektor pertanian, dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan bisa menjadi penggerak utama ekonomi daerah,” tegasnya.
Wabup menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Solok akan terus memperluas dukungan bagi petani melalui peningkatan infrastruktur pertanian, akses pasar, dan inovasi berbasis teknologi agar pertanian tidak hanya bertahan, tetapi juga berdaya saing.
Dalam kesempatan itu, Wabup juga menyoroti persoalan tambang ilegal yang dinilai telah merugikan daerah dan merusak lingkungan. Pemerintah Kabupaten Solok, katanya, telah mengusulkan legalisasi 13 titik tambang agar bisa dikelola oleh Koperasi Merah Putih.
“Selama ini tambang ilegal tidak memberi manfaat bagi daerah, bahkan dikuasai pihak luar. Kalau dikelola secara koperatif, hasilnya akan kembali kepada masyarakat,” ujarnya.
Langkah tersebut, lanjut Wabup, bukan hanya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, tetapi juga memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil dan berkelanjutan.
Selain pertambangan, Wabup juga memaparkan potensi besar komoditas kopi Solok yang telah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Kini, komoditas unggulan ini kembali mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Kabupaten Solok mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian untuk mengembangkan 2.000 hektare lahan kopi, termasuk revitalisasi 1.050 hektare kebun kopi lama di Kecamatan Junjung Sirih.
“Kopi Solok punya cita rasa khas dan sejarah panjang. Sayangnya, akses menuju kawasan pengembangan masih melintasi hutan suaka alam, sehingga perlu solusi konkret agar produksi dan distribusinya bisa optimal,” ungkapnya.
Tak hanya pertanian, Wabup juga menyoroti perkembangan investasi di sektor energi baru, khususnya panas bumi (geothermal).
Proyek Koto Sani yang dikelola oleh EDC kini telah mencapai kesepakatan bersama untuk segera direalisasikan. Namun untuk proyek Batu Bajanjang, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi ulang secara hati-hati.
“Kami tidak ingin investasi menimbulkan persoalan lingkungan seperti kasus Lapindo. Semua proses harus transparan, hati-hati, dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Mengakhiri paparannya, Wabup Candra menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mengelola potensi daerah agar pertumbuhan ekonomi bisa berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, kami optimistis Kabupaten Solok akan terus tumbuh menjadi daerah yang maju secara ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian alam,” ujarnya menutup.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Dendy Apriandi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar M. Abdul Majid Ikram, Kepala Kanwil DJPB Sumbar Mohammad Dody Fachrudin, serta akademisi Prof. Syafrudin Karimi. Dihadiri juga kepala daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Barat serta unsur media.**(YM-Koto)
