Impiannews.com, Arosuka - 26 Mei 2025 Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD Kabupaten Solok tahun 2025–2029 yang seharusnya menjadi panggung penyusunan arah pembangunan lima tahun ke depan, justru berubah menjadi simbol lemahnya komitmen birokrasi. Agenda penting yang digelar di Arosuka itu sepi dari kehadiran para pemangku kepentingan utama, terutama dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pantauan di lokasi menunjukkan hanya beberapa camat dan sebagian kecil wali nagari yang hadir. Yang paling mencolok banyak absen SKPD tanpa alasan yang jelas, padahal mereka memiliki peran strategis dalam merespons aspirasi masyarakat serta menyusun kebijakan teknis pembangunan.
“Rapat Penting, Tapi Kursi Kosong di Mana-Mana”
Ketidakhadiran para pejabat tersebut langsung memicu reaksi keras dari peserta. Salah satunya datang dari Hendri Dunan, mantan anggota DPRD Kabupaten Solok, yang menyampaikan kritik pedas secara terbuka.
"Bagaimana mungkin daerah ini bisa maju kalau rapat strategis seperti ini saja tidak dihadiri oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab langsung terhadap pembangunan?" tegas Hendri. Ia menyebut kondisi ini sebagai bukti lemahnya koordinasi internal dan rendahnya kepedulian pejabat terhadap masa depan Kabupaten Solok.
Menurutnya, Musrenbang bukan sekadar acara seremonial, tapi momen penting untuk menyusun arah pembangunan secara partisipatif. “Kalau yang duduk di kursi depan malah kosong, apa yang bisa kita harapkan dari rencana pembangunan ini?” tambahnya.
Akibat minimnya kehadiran SKPD, forum Musrenbang kehilangan fungsinya sebagai ruang aspiratif. Banyak usulan masyarakat yang tak mendapatkan tanggapan karena tidak ada pihak teknis yang bisa menjawab atau mencatat secara langsung.
Ketegangan peserta makin terasa saat sesi tanya jawab berlangsung. Beberapa peserta secara langsung mempertanyakan absennya instansi-instansi penting yang seharusnya hadir setelah sesi istirahat.
Di tengah forum yang mulai geram, Wakil Bupati Solok H. Candra tiba-tiba hadir dan langsung merespons situasi tersebut. Ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas ketidakhadiran banyak pejabat dan mengakui ini persoalan serius dalam kedisiplinan serta etos kerja birokrasi.
"Sudah saatnya dilakukan penyegaran. Mungkin banyak yang sudah jenuh. Tapi kondisi seperti ini tidak bisa lagi dibiarkan. akan saya sampaikan langsung ke Bupati Jon Firman Pandu agar segera ditindaklanjuti," ujar Wabup Candra.
Wabup juga menyatakan komitmennya untuk segera berkoordinasi dengan Bupati dalam menyikapi persoalan ini, bahkan menyebut akan dilakukan “Penyegaran Ekstrem” terhadap jajaran yang dinilai tidak lagi memiliki semangat kerja dan tanggung jawab yang tinggi.
Publik Menanti Tindakan Nyata
Kejadian ini menjadi cerminan krisis partisipasi dan lemahnya budaya birokrasi di tubuh Pemkab Solok. Publik kini menanti: akankah Pemkab Solok benar-benar mengevaluasi dan mengambil langkah tegas, atau kejadian ini kembali menjadi bagian dari pola lama yang berulang—dibiarkan hingga menjadi kebiasaan?
Apalagi, visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang menargetkan “pemerintahan yang melayani menuju masyarakat madani nan sejahtera” sangat bertentangan dengan sikap pejabat yang menghindari tanggung jawab.
Jika mental birokrasi tidak segera dibenahi, bukan hanya pembangunan yang stagnan, tetapi kepercayaan masyarakat pun akan terus terkikis.**(YM-Koto)
