Ketua DPRD Sumbar Supardi menyambut baik kedatangan rombongan (GNPF-MUI) Sumbar.


Impiannews.com ( Padang )

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-MUI) Sumbar datangi kantor DPRD Sumbar untuk menyampaikan aspirasinya, yakni menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, Saya selaku ketua DPRD akan meneruskan dan memasukkan surat aspirasi GNPF Ulama Sumbar dikirim melalui kantor pos," ujar Supardi dalam pertemuan  GNPF Sumbar di DPRD, Senin, 22 Februari 2021.

Secara kelembagaan tentu terikat dengan aturan berlaku, maka sebab itu aspirasi GNPF ulama Sumbar ini diteruskan sesuai aturan yang ada.

“Apa yang menjadi kekhwatiran masyarakat Sumbar, mungkin sama dirasakan sebagian besar anggota DPRD Sumbar'"ucapnya

Di lain pihak, Ketua GNPF ulama Sumbar Jel Fathullah Al Anshary menyebutkan, pihaknya menilai SKB 3 menteri melanggar konstitusi Negara pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang perlindungan warga negara dalam menjalankan ajaran beragama.

kebebasan dimaksud SKB 3 menteri akan mengakibatkan mayoritas siswa akan membuka auratnya. Aturan SKB 3 menteri tidak layak secara hukum, karena mencederai otonomi daerah yang telah ditetapkan.

“SKB 3 menteri menimbulkan keresahan masyarakat, wali murid, pejabat daerah.UU ITE serta adanya isu pasal karet menimbulkan keresahan masyarakat, SKB 3 menteri harus dibatalkan, Kami menuntut DPR/MPR RI harus memanggil dan menegur menteri yang bersangkutan,” ujarnya

Kami serahkan segala tuntutan kami kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat, agar diteruskan ke pusat,” pungkasnya ( Ay )

Posting Komentar

0 Komentar