Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau biasa disebut Pentagon mengatakan bahwa uji peluncuran rudal balistik Tiongkok di Laut China Selatan mengancam perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut.
Mengonfirmasi laporan bahwa pasukan Beijing meluncurkan sebanyak empat rudal balistik selama latihan militer di sekitar Kepulauan Paracel, Pentagon mengatakan, langkah itu mempertanyakan komitmen Tiongkok pada tahun 2002 untuk menghindari kegiatan provokatif.
"Tindakan Tiongkok, termasuk uji coba rudal, semakin mengguncang situasi di Laut China Selatan," kata Pentagon dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Jumat 28 Agustus 2020.
"Latihan semacam itu juga melanggar komitmen Tiongkok di bawah Deklarasi 2002 tentang Perilaku (DOC) para pihak di Laut China Selatan, mengenai menghindari kegiatan yang akan memperumit atau meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas," imbuh pihak Pentagon.
Selama dekade terakhir, Tiongkok telah membangun instalasi militer di beberapa terumbu dan singkapan yang disengketakan di Laut China Selatan.
Hal ini untuk menegaskan kedaulatannya atas sebagian besar wilayah melawan klaim teritorial oleh Vietnam, Filipina, Malaysia dan Taiwan.
Pentagon mengatakan latihan militer Tiongkok pada 23-29 Agustus di dekat Paracel -,yang mereka sebut Xisha,- adalah "yang terbaru dari serangkaian tindakan RRT untuk menegaskan klaim maritim yang melanggar hukum dan merugikan tetangganya di Asia Tenggara".
Dikatakan Amerika Serikat telah mendesak China pada Juli untuk mengurangi "militerisasi dan pemaksaan" di wilayah tersebut.
“Sebaliknya Tiongkok memilih untuk meningkatkan aktivitas latihannya dengan menembakkan rudal balistik,” katanya.
Sebelumnya Kamis, Beijing mengecam Washington atas daftar hitam puluhan perusahaan milik negara Tiongkok yang terlibat dalam membangun dan memasok pangkalan di Laut China Selatan.
"Kata-kata AS sangat mengganggu urusan dalam negeri Tiongkok. Itu sepenuhnya logika tirani dan politik kekuasaan," ucap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian.
“Tiongkok akan mengambil langkah tegas untuk menegakkan hak dan kepentingan sah perusahaan dan individu kami,” pungkasnya. ***
