PAYAKUMBUH, --- Sebanyak 30 orang penyuluh pertanian di Kota Payakumbuh, bertatap muka langsung dengan Ketua DPRD Sumbar pada Senin (29/6) pagi. Pertemuan yang berlangsung diaula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tersebut, juga dihadiri Sekretaris Dinas Pertanian Sumbar serta Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh.
“Alhamdulillah, ini sangat langka, bisa bertatap muka langsung dengan Ketua DPRD Sumbar. Dalam pertemuan ini, fokus menyampaikan menyangkut masalah pertanian dan memperkuat penyuluh melalui regulagi untuk meningkatkan hasil tani pada masyarakat. Dan juga sebagai sinergi program antar pertanian di Sumbar dengan daerah,”terang Depi Sastra Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh.
Dikatakan Depi, di Kota Payakumbuh sendiri terdapat 94 orang penyuluh pertanian. Yaitu terdiri dari 30 berstatus ASN, 19 Tenaga Harian Lepas dan sisanya merupakan penyuluh swadaya. Kemudian, untuk kelompok tani, terdapat sebanyak 289 kelompok.
“Satu penyuluh, rata-rata mengkoordinatori 10 sampai 15 kelompok tani. Jumlah penyuluh ini dengan jumlah kelompok tani sebenarnya tidak imbang. Ini salah satu permasalahan yang kita hadapi,”ucapnya.
Kemudian, satu persatu penyuluh pertanian menyampaikan aspirasi ke Supardi. Yaitu terkait honor bagi Thl yang jauh dari UMR serta berharap adanya dana talangan dari Pemprov Sumbar untuk membantu petani penghasil komoditi unggulan yang rugi panen.
Terkait itu, Ketua DPRD Sumbar akan berupaya mewujudkan keluhan dari penyuluh pertanian di lapangan tersebut. Kata Supardi, untuk honor Thl, memang seharusnya ada tambahan dari pemerintah di propinsi.
“Tanggung jawab penyuluh yang Thl ini memang berat, mereka juga sebagai ujung tombang dalam meningkatkan hasil pertanian. Tetapi honor yang mereka terima memang jauh dari UMR. Karena itu ini perlu kita perhatikan secara serius,”terang Supardi.
Terkait dana talangan, sudah ada upaya yang dilakukan dirinya yaitu dengan membentuk pinjaman lunak tanpa bunga dan tanpa administrasi yang berbelit.
“Program pinjaman lunak bagi petani ini, sudah kita bicarakan dengan BI serta OJK. Ada sekitar 5600 petani yang bisa dipinjamkan melalui program ini. Tetapi harus ada juga komitmen dari kota kabupaten dalam membantu petani. Selain itu kita masih menunggu regulasi yang pas untuk pinjaman lunak Pemprov ini,”terang Supardi.
Selain itu, Supardi mengakui banyak program-program pertanian di Sumbar yang tidak terealisasi. Hal itu disebabkan banyaknya anggaran tersedor untuk penanggulangan Covid-19.
“Sebenarnya, tahun ini pertanian adalah prioritas utama kita di DPRD. Sudah ada anggaran yang disediakan. Tetapi, karena pandemik Covid, anggaran banyak tersedot kesana,”ucap Supardi.
Kata Supardi, Sumbar saat ini sedang dalam keseriusan memikirkan pasca pandemik. Terutama fokus ke new normal termasuk masalah pertanian. “Pertanian, telah menyelamatkan masyarakat.Yang tidak terlalu tergerus oleh Covid adalah sektor pertanian. Karena itu, pertanian perlu diperkua,”katanya.
Ketua DPRD Sumbar tersebut mengatakan, DPRD sudah menyusulkan recofusing dalam peningkatan kemandirian termasuk untuk pertanian “Recofusing ekonomi benar-benar terdata, pertanian mendapatkan prioritas di DPRD untuk bisa lebih terkonsentrasi pada anggaran perubahan 2020 nanti,”terang Supardi.
Kemudian, politisi Gerindra tersebut akan membawa seluruh masukan serta keluhan dari penyuluh-penyukuh pertanian untuk di bahas di DPRD Sumbar. (rel)
