DPRD Sumbar gelar diskusi panel pemulihan ekonomi dampak Covid-19, Kamis 25 Juni 2020 digelung DPR Sumbar.
Diskusi panel tersebut bertujuan untuk mencari formula yang tepat dalam intervensi pemerintah dalam menggerakkan kembali perekonomian di Sumatera barat.
Ketua DPRD Sumbar Supardi, dalam diskusi tersebut mengungkapkan, dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat dalam ekonomi dan dunia usaha. Upaya pencegahan penyebaran serta penanganannya juga menimbulkan biaya yang tidak sedikit.
Secara anggaran, hingga saat ini Pemprov Sumatera Barat telah melakukan refocussing sebanyak dua kali dengan melakukan reposisi anggaran sekitar Rp507 miliar." kata Supardi.
Dampak negatif terhadap perekonomian, antara lain terlihat dari laporan Dinas Koperindag provinsi Sumatera Barat bahwa, sekitar 400 dari 593 UMKM terdampak Covid-19. Hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah.
Meningkatnya angka pengangguran dan semakin banyak masyarakat yang masuk ke dalam daftar miskin baru." ucapnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak bisa terus diperpanjang walaupun penuh dengan resiko, Pemerintah memberikan kelonggaran dalam bentuk tatanan kehidupan normal baru.
Seluruh aktivitas harus kembali berjalan termasuk juga sektor ekonomi, meskipun harus dilakukan dengan kewaspadaan tinggi sesuai protokoler kesehatan Covid-19."
Lebih lanjut Supardi mengatakan, persoalan tidak selesai sampai di situ saja, tetapi masih ada kendala yang harus dihadapi, terutama di sektor ekonomi. Ketersediaan modal dan bahan baku, pola pemasaran dan sebagainya harus disesuaikan kembali. Bahkan, khusus sektor UMKM dan pekerja informal boleh dikatakan sudah minus permodalan.
Dalam kondisi ini, pemerintah harus hadir melakukan intervensi, menjadi promotor perekonomian masyarakat. Beberapa bentuk intervensi yang bisa dilakukan seperti stimulus modal kerja, keringanan bunga kredit, penyediaan bahan baku dan membantu pemasaran."' paparnya.
Supardi mengungkapkan, salah satu solusi yang dirampungkan DPRD Sumbar adalah mengalokasikan anggaran tahap awal sekitar Rp10 miliar pada APBD provinsi. Dana tersebut bisa dititipkan atau melalui kerja sama pengelolaan di lembaga perbankan.
Diskusi ini menghadirkan pihak Bank Indonesia, Bank Nagari dan OJK sebagai narasumber. Diharapkan mendapat masukan terkait bagaimana pengelolaan rencana anggaran tersebut, termasuk juga memberikan masukan dan solusi penanganan dampak ekonomi Covid-19 ke depannya, Supardi berharap pihak perbankan juga dapat mendukung pergerakan kembali roda ekonomi dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha."ujar supardi
Diskusi panel pemulihan ekonomi tersebut, dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Wahyu Purnama A, dan Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Misron Pasaribu. (Ay)
.jpg)