Indonesia menegaskan posisinya sudah jelas dan diakui hukum internasional terkait perairan Natuna di Kepualauan Riau sehingga tidak perlu bernegosiasi lagi dengan China terkait kisruh ini.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar usai rapat bersama dengan Komisi I DPR, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala Bakamla RI terkait isu Natuna.
"Tidak ada negosiasi. Posisi kita jelas dan diakui hukum internasional, UNCLOS 1982. Tidak ada keperluan untuk bernegosiasi (dengan China) tentang kawasan ZEE Indonesia," kata Mahendra pada Senin (20/1) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Natuna masih menjadi sorotan terutama setelah puluhan kapal China yang dikawal coast guard Negeri Tirai bambu menerobos masuk dan mengambil ikan di wilayah ZEE Indonesia di sekitar Natuna sejak Desember lalu.
Meski TNI dan Bakamla RI telah melakukan pengusiran, kapal-kapal ikan China itu dikabarkan sempat kembali memasuki wilayah ZEE Indonesia di Natuna.
Meski Indonesia telah melayangkan nota protes, China menegaskan memiliki hak historis di perairan yang dianggap mereka masuk wilayah Laut China Selatan.
Mahendra menegaskan Indonesia tidak akan menerima jika kapal-kapal asing, termasuk kapal China, masih menerobos masuk dan mengambil ikan di wilayah ZEE Indonesia terutama di sekitar Natuna.
"Itu kepasitannya perlu dilihat dari pihak China, dari pihak kami, kami tidak terima," kata Mahendra.
Sementara itu, Prabowo bertekad meningkatkan pertahanan RI dan memoderinasi alutsista negara untuk menghalau negara-negara lain yang melanggar dan masuk ke wilayah Indonesia.
Menurut Prabowo kedaulatan negara tak bisa ditawar sehingga perlu upaya khusus menjaganya dengan salah satunya melalui investasi alutsista.
"Meningkatkan pertahanan tentunya ya kita perlu modernisasi Alutsista, kita memperbaiki yang kita punya supaya kita punya kemampuan. kKita menegakkan kedaulatan kita," kata Prabowo.
