Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono memimpin pengendalian operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di wilayah perairan Laut Natuna Utara. Operasi siaga tempur dilaksanakan Koarmada 1 dan Koopsau 1.
Berdasarkan rilis dari Puspen TNI, alat utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah tergelar yaitu 3 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU. Sedangkan dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna hari ini.
Yudo mengatakan, operasi itu bakal digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Laut Natuna Utara
Menurutnya, saat ini wilayah Natuna Utara menjadi perhatian bersama, sehingga operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai 2020. Operasi tersebut merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
Sebelumnya, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) menuturkan puluhan kapal nelayan China masih bebas berlayar di landas kontinen Indonesia di sekitar perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Sebelumnya, Direktur Operasi Laut Bakamla, Laksamana Pertama Nursyawal Embun, Kamis (2/1) mengatakan, kapal-kapal penangkap ikan itu juga dikawal kapal penjaga pantai dan kapal perang China jenis fregat.
Ia mengatakan telah ada upaya mengusir kapal-kapal China tersebut dari sekitar zona eksklusif ekonomi (ZEE) Indonesia di Natuna sejak 10 Desember lalu. Namun, walau sempat menuruti permintaan untuk menjauh, beberapa hari kemudian terpantau lagi kapal-kapal China kembali memasuki dan mengambil ikan di landas kontinen Indonesia di sekitar Natuna.
Atas situasi keamanan di Laut Natuna Utara, Menkopolhukam Mahfud MD menggelar rapat koordinasi di kantornya. Dalam rakor tersebut hadir pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf TNI AL Laksamana Siwi Sukma Adji, dan Kepala BSSN Hinsa Siburian.
Kemudian hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi, hingga Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto, hingga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Sebelumnya, Indonesia melayangkan nota protes kepada China terkait pelayaran kapal-kapal tersebut di perairan Kepulauan Riau. Kemenlu menyatakan telah memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes tersebut.
.jpg)