Komisi V DPRD sumbar gelar rapat evaluasi ABPD tahun 2019 dengan mitra kerja dinas pendidikan provinsi sumatera barat, senin 6 januari 2020 di gedung baru DPRD sumbar.
Rapat mitra kerja ini, yang dipimpin langsung oleh ketua komisi V Muclis Yusuf Abid, dengan rangka membahas sudah sampai mana anggaran dana belanja dinas pendidikan, dan perbandingannya dari tahun 2019-2020.
Adib Fikhri kepala dinas Pendidikan provinsi Sumatera barat yang di dampingi jajarannya, menjelaskan bahwa anggaran belanja pendidikan pada Apbd Perubahan 2019 mencapai 1.413 306 829 315 T sedangkan untuk belanja langsung mencapai 836 315 935 055.
Anggota komisi V Hamdanus lebih mencermati tunjangan guru honorer / PNS di daerah terpencil seperti di kepulauan Mentawai dan didaerah lainnya, agar diberikan tunjangan khusus didaerah - daerah yang terpencil.
Saya sudah melihat langsung keadaan guru - guru di kepulauan Mentawai, dengan gaji segitu tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari karena harga didaerahnya sangat tinggi di banding dikota Padang ini, ungkap Hamdanus.
Lebih lanjut Hamdanus mengungkapkan keprihatinannya didaerah tersebut. saya terjun langsung didaerah kepulawan Mentawai, karena panggilan jiwa untuk melihat langsung di daerah tersebiut. ujarnya.
Pada rapat ini juga dihadiri Daswippetra Dt Manjinjiang Alam , Siti Izzati Aziz dari Partai Golkar, Khairunnas dari Golkar, dan Hamdanus dari partai PKS, sedangkan dari dinas Pendidian Sumbar M. Yani, Suryanda Kabib Pendidikan SMA dan, Joko Purnomo Kabib Pendidikan SMK, dan juga kabib pendidikan SLB.
Dalam kesempatan ini Siti Izzati Aziz meminta pada dinas Pendidikan Sumbar agar pendidikan di Sumatera Barat tidak hanya sekolah negeri saja, tapi sekolah swasta juga diperhatikan karena tidak semua orang tua Siswa SMA berasal dari kalangan kelas menengah atas, tapi juga kalangan menengah kebawa yang orang tuanya kalangan ekonomi tidak mampu tetapi siswa tersebut masuk ke sekolah swasta karena nilainya tidak mencukupi untuk masuk sekolah negeri.
Dengan itu marilkita lebih memperhatikan pendidikan di sumatera barat ini, agar tidak ada lagi anak putus sekolah. ucap siti.
Menanggapi hal ini Kepala Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat, Adib Alfikri menjelaskan untuk bantuan dana sekolah dinas pendidikan, tetap mengutamakan sekolah negeri hal ini disebabkan keterbatasan dana pemerintah namun demikian sekolah swasta juga tetap diberi bantuan berupa dana BOS.
Ketua komisi V Muchlis Yusuf Abid, akan melakukan koordinasi seusai rapat tersebut, yusuf menjelaskan bahwa dinas pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memajukan pendidikan dan mensejahterakan juga memperhatikan para guru guru non PNS terutama didaerah terpencil melalui tunjangan khusus,ujarnya. (Ay)
