Baru menyebar luas dan diperkirakan terjadi di seluruh India pada Senin (16/12/2015). Massa memprotes undang-undang (UU) kewarganegaraan baru yang dianggap .
Pada Minggu malam demo berunjung kerusuhan melanda ibu kota dan wilayah timur laut dengan total korban tewas mencapai enam orang.
Amandemen rancangan undang-undang (RUU) kewarganegaraan telah disahkan parlemen menjadi UU pada hari Rabu dan ditandatangani Presiden India Ram Nath Kovind pada Kamis malam pekan lalu.
UU itu mengamanatkan pemberian kewarganegaraan India bagi migran berbagai kelompok agama yang teraniaya di negara asalnya. Hanya saja, migran Muslim seperti Rohingya asal Myanmar tidak diakomodasi dalam UU tersebut.
Para kritikus menuduh UU itu bagian dari agenda kubu nasionalis Hindu pendukung Perdana Menteri Narendra Modi untuk memarginalkan 200 juta warga Muslim di India. Modi telah membantah tuduhan itu.
Pada Minggu malam ribuan orang turun ke jalan-jalan di timur laut, tempat demo rusuh dan bentrok mematikan terjadi berhari-hari.
Protes yang meluas saat ini dilaporkan terjadi di seluruh India, termasuk di Delhi, Aligarh, Hyderabad, Mumbai, Patna dan Raipur.
Di ibu kota, petugas polisi menembakkan gas air mata dan dituduh menggunakan tongkat ketika ribuan demonstran berbaris, dan berdemonstrasi di luar Universitas Jamia Millia Islamia dan kantor polisi.
Empat bus dan dua kendaraan polisi dibakar. Menurut media setempat, polisi menyerbu kampus universitas tersebut yang menyebabkan sekitar 100 aktivis mahasiswa dan puluhan petugas polisi terluka.
Menurut polisi, sekitar 50 orang yang ditahan sejak semalam telah dibebaskan hari ini. Para mahasiswa bersikeras bahwa mereka tidak terlibat dalam kekerasan.
"Kami punya waktu dan sekali lagi menyatakan bahwa protes kami damai dan tanpa kekerasan. Kami mendukung pendekatan ini dan mengutuk pihak mana pun yang terlibat dalam kekerasan," kata kelompok mahasiswa Universitas Jamia Millia Islamia dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters.
Pihak berwenang di Uttar Pradesh utara telah memutus akses internet di bagian barat negara itu setelah demonstrasi pecah di Aligarh, rumah bagi sebuah universitas besar dan populasi Muslim yang cukup besar.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB pada pekan lalu menyampaikan kekkhawatirnya atas disahkannya UU kontroversial tersebut."UU ini akan merusak komitmen terhadap kesetaraan," bunyi pernyataan kantor tersebut.
Perdana Menteri Narendra Modi menyalahkan Partai Kongres—kubu oposisi—atas kerusuhan itu. "Untuk menghormati orang-orang yang melarikan diri ke India dan dipaksa hidup sebagai pengungsi, kedua majelis parlemen mengesahkan RUU amandemen kewarganegaraan," katanya pada sebuah pertemuan umum di negara bagian Jharkhand timur.
"Kongres dan sekutunya menyalakan api Undang-Undang Kewarganegaraan tetapi orang-orang dari timur laut menolak kekerasan...Mereka (pendukung Kongres) melakukan pembakaran karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan," ujarnya.
