Pernyataan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Rachmawati, yang mengungkapkan kembali persoalan Kapolri pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dinilai tidak elok, tidak memahami konteks, terlalu melebar, dan penuh prasangka.
"Kami sangat menyayangkan pernyataan tersebut. Ibu Rachmawati sering membuat pernyataan yang kurang simpatik," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Menurut Hasto, rakyat juga mencatat bagaimana Rachmawati sering tidak tepat dalam memahami harapan rakyat terhadap sosok pemimpin bangsa, misalnya Joko Widodo.
"Terbukti Pak Jokowi selalu dipilih oleh rakyat mulai dari wali kota, gubernur, dan dipilih sebagai presiden secara sah pada dua kali pemilu presiden berturut-turut. Ini menunjukkan rakyat benar-benar berdaulat," katanya.
Hasto juga mengingatkan, bagaimana kepemimpinan transisi antara Gus Dur dan Megawati saat itu, dihadapkan pada persoalan yang kompleks. Terjadi krisis multidimensional, yakni krisis finansial, ekonomi, politik, sosial, dan bahkan ancaman desintegrasi bangsa.
Ketua MPR RI saat itu, Amien Rais, kata Hasto, memahami apa yang terjadi, akhirnya semua krisis bisa diselesaikan dengan baik karena Megawati taat konstitusi dan menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan amanat MPR RI.
"MPR RI saat itu, kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, apa yang dilakukan Ibu Rachma saat itu? Praktis tidak ada," katanya.
Hasto juga mengimbau semua pihak, agar melihat dengan jernih apa yang terjadi dengan dualisme kepemimpinan Polri saat itu, antara Jenderal Bimantoro dan Jenderal Chaerudin.
"Ketika Ibu Megawati mengukuhkan kembali Pak Bimantoro sebagai Kapolri, beliau telah dikukuhkan oleh MPR sebagai Presiden. Tujuannya pun sangat jelas, menghentikan keresahan di internal Polri," katanya.
Hasto menegaskan, soliditas Polri sangat penting dalam menciptakan rasa aman dan ketentraman masyarakat, apalagi menghadapi situasi politik saat itu seperti konflik di Maluku.
Terhadap tuduhan makar yang tidak terbukti, menurut Hasto, langkah yang paling bijak, sebaiknya Rachmawati melihat ke dalam, melakukan oto-kritik, dari pada memperkeruh suasana.
Sebelumnya, Rachmawati menyatakan bahwa Megawati yang berstatus Wakil Presiden pernah berbeda pandangan dengan Gus Dur sebagai kepala negara dalam penunjukan Kapolri. Hal itu diyakini Rachmawati sebagai tindakan makar.
Gus Dur telah menetapkan Chaeruddin Ismail sebagai Kapolri, namun Megawati melakukan pembangkangan terhadap Presiden dengan menunjuk Surojo Bimantoro sebagai Kapolri.
Bahkan, kata dia, Megawati juga telah membangun perpecahan di antara TNI-Polri di era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid.
sumber : natralnews.
