 |
| Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota diganjar penghargaan dari BPJS kesehatan. |
Sukses mengimplementasikan program desa SWA- JKN program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota diganjar penghargaan dari BPJS kesehatan.
Penghargaan ini, diberikan langsung Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kepada bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi dalam acara Universal Healt Cover Age (UHC) Class dan forum Komunikasi para pemangku kepentingan utama tingkat kab/kota dan tingkat Provinsi serta forum kordinasi pengawas dan pemeriksaan kepatuhan tingkat Provinsi Sumatera Barat BPJS Kesehatan wilayah Sumbateng Jambi di Ballroom Hotel Mercury Padang, Senin (14/5).
Irfendi Arbi dinilai sebagai kepala daerah yang senantiasa mendorong pelaksanaan desa Swa-JKN dalam upaya mencapai cakupan semesta Program JKS-KIS tahun 2019 di Kenagari Taram. Tidak saja tampil sebagai daerah yang pertama sekali dalam pelaksanaan Desa Swa-JKN, Kabupaten Limapuluh Kota juga menjadi satu-satunya daerah yang sudah melaksanakan Desa Swa-JKN di Provinsi Sumatera Barat.
Pada kesempatan itu, Irfendi juga didaulat sebagai pembicara, memotivasi 19 Kota/Kabupaten lain dalam mewujudkan desa SWA-JKN. Dalam sambutannya, Irfendi mengatakan program JKN merupakan salah satu program strategis nasional. Pemerintah menargetkan terwujudnya UHC atau cakupan semesta pada 1 Januari 2019 dimana seluruh penduduk minimal 95 persen sudah terdaftar dalam program JKN yang diselenggarakan BPJS kesehatan.
Dikatakannya, desa SWA-JKN merupakan suatu program yang strategi untuk mencapai cita-cita cakupan semesta, dimana membangkitkan kembali rasa gotong royong yang menjadi jati diri bangsa di tengah-tengah masyarakat nagari menggerakkan masyarakat yang selama ini hannya menunggu kartu KIS yang gratis dari pemerintah.
Banyak permasalahan yang muncul di Nagari saat ada anggota masyarakat yang sakit namun tidak punya kartu KIS, atas inisiatif Bamus bersama walinagari yang kita dorong bersama BPJS kesehatan maka muncul gagasan untuk menjadikan Nagari Taram sebagai pelopor Desa Swa-JKN di Kabupaten Limapuluh Kota. "Masyarakat nagari bergotong royong membayar sendiri iuran JKN nya. Kedepan ada rencana dari walinagari Taram untuk memanfaatkan Bank sampah sebagai salah satu funding support untuk pembiayaan JKN di Nagari Taram,"jelasnya.
Dijelaskan Irfendi, banyak manfaat yang didapatkan dengan hadirnya nagari SWA-JKN. Diantaranya, pendaftaran JKN secara kolektif cukup sampai di nagari, pembayaran iuran teratur setiap bulan, pembayaran tidak perlu antre membayar, masyarakat terhindar dari resiko akibat keterlambatan pembayaran iuran, nagari bisa memonitor masyarakat yang tidak mampu untuk diusulkan dalam penerima bantuan jaminan kesehatan.
"Selain itu, derajat kesehatan meningkat sehingga produktifitas masyarakat juga meningkat, produktif meningkat karena masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan biaya kesehatan jika sakit,"jelasnya.
Untuk itu, Irfendi berharap dengan adannya program ini dapat mendorong nagari lainnya menjadikan program tersebut, karena permasalahan kesehatan adalah permasalahan yang akan selalu muncul setiap waktu dinagari.
"Apabila setiap nagari menjalankan program desa SWA-JKN ini maka kita optimis Kabupaten/kota akan berhasil mewujudkan cakupan semesta pada 1 Januari 2019 yang tentu saja ini akan menjadi kebanggaan dan bukti keberhasilan yang dirasakan masyarakat,"jelasnya.
Disamping program Desa SWA-JKN, Pemkab Limapuluh Kota menggagas pula program jaminan kesehatan bagi pekerja agama melalui pendanaan dari Baznas, mereka terdiri dari garin, guru agama, mubaliq, yang selama ini belum punya jaminan kesehatan.
"Melalui kesempatan ini saya mengajak rekan-rekan bupati/walikota untuk kita bersama-sama melakukan berbagai upaya untuk mempercepat tercapainya cakupan semesta karena program JKN ini sangat besar manfaatnya.
Saya yakin masing-masing daerah punya inovasi dengan caranya sendiri untuk mencapai cakupan semesta program JKN-KIS ini,"pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dalam sambutannya mengapresiasi daerah yang telah mendorong percepatan pencapaian UHC JKS-KIS itu.
“Kita mengapresiasi daerah-daerah yang sukses mewujudkan UHC, kita berharap daerah-daerah lain yang saat ini masih belum, agar dengan segera mewujudkan hal ini,"ujarnya.
Menurutnya, dukungan dan peran serta kepala daerah sangatlah strategis dan menentukan dalam mengoptimalkan Program JKN-KIS terutama dalam mendorong Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan.
Senada juga diungkapkan, Deputi Direksi Wilayah Sumbagteng dan Jambi Siswandi, Se, MM. Menurutnya, kepatuhan kota dan provinsi selama ini telah berjalan dari tahun ke tahun, "Semoga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik
sehingga implementasi tentang optimasasi BPJS dapat berjalan dengan baik dan kualitas hidup masyarakat indonesia semakin meningkat,"pungkasnya.(ul)
