IMPIANNEWS.COM (Jakarta).
Kecaman dunia internasional dialamatkan kepada Presiden AS Donald Trump yang mengakui pemindahan ibu kota Israel ke Yerussalem. Sikap Trump ini sangat kontraproduktif untuk perdamaian Israel-Palestina.
"Pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem sangat kontraproduktif dalam penyelesaian konflik Palestina. Selain bertentangan dengan resolusi internasional, juga menimbulkan ketegangan di Timur Tengah," ujar Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM (Pusdikham) Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Maneger Nasution, Kamis (7/12).
Menurut mantan Komisioner Komnas HAM ini sikap terang terangan Trump memindahkan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, hanya semakin meningkatkan eskalasi konflik yang terus berkepanjangan di Timur Tengah.
Donald Trump pun dianggap telah kehilangan fokus dan disorientasi semangat perdamaian yang selama ini diinisasi pemerintah AS sebelumnya. "Donald Trump a-historis soal Yerussalem. Yerusalem merupakan salah satu episentrum perjuangan bangsa Palestina. Di Yerusalem, ada Al Quds tempat suci bagi umat Islam," terangnya.
Padahal persoalan perdamaian Palestina-Israel ini utamanya adalah soal hak atas kemerdekaan Palestina. Harusnya, kata Manager, fokusnya adalah mendukung kemerdekaan Palestina. Sebab kalau Palestina sudah merdeka, ia secara setara bisa berunding dengan Israel.
Latar belakang keinginan Trump merelokasi kedutaan besar Amerika bersamaan dengan rencana menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel memang merupakan salah satu janji kampanye Trump saat pemilihan presiden. Tapi ironisnya kebijakan ini di luar negeri AS sangat merugikan dan tidak mempertimbangkan kepentingan Palestina.
Ada sejumlah alasan mengapa Yerusalem tidak bisa dijadikan ibu kota Israel. Di antaranya soal resolusi yang telah dikeluarkan oleh Komite Warisan Budaya Organisasi Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) yang memutuskan hilangnya kedaulatan Israel atas Kota Al-Quds (Yerusalem) yang diduduki.
Ia berharap pemerintah Indonesia pun diminta memprotes keras kenekatan Trump ini. Dan Indonesia bisa mengambil inisiatif yang lebih proaktif merespon isu ini dengan mendesak Dewan Keamanan PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Liga Arab untuk membahas situasi politik terkini di Yerusalem.
