Seminar Nasional Administrasi Pendidikan yang bertemakan pengembangan profesiaonalisme, guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga pendidikan di era gobal diselenggarakan diaula pascasarjana UNP, sukses dihelat mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNP.
Kegiatan yang membahas masalah dan seluk beluk administrasi pendidikan ini menghadirkan narasumber Shadiq Pasadigoe (Staf Ahli MenPAN&RB), Fasli Djalal (BG UNJ), Arismunandar (Ketum ISMAPI) dan Rusdinal (GB UNP) diikuti mahasiswa S.1, S.2 dan S.3 Prodi administrasi pendidikan UNP, kepala sekolah dan pengawas se Sumatera Barat, pada Sabtu (18/11/2017).
Dalam paparan materinya, Staf Ahli Mmenpan RB, Shadiq Pasadigoe berjanji akan menyampaikan hasil seminar ini dalam rapat di tingkat pusat. Sehingga permasalahan yang dialami di sekolah dapat diminimalisir demi tercapainya tujuan pendidikan nasional secara adil dan merata di Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945.
Terkait peningkatan mutu pendidikan, Ketua Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan (ISMAPI), Arismunandar berharap kepada para tenaga fungsional yang menerima tunjanganpendidikan sertifikasi lebih bijak mepergunakan dana yang telah diberikan pemerintah sebagai penghargaan.
"Sertifikasi merupakan penghargaan bagi tenaga fungsional, untuk itu diharapkan bijaksana dalam penggunaannya. Selama ini dana tersebut dipergunakan hanya untuk konsumtif. Kami harapkan kedepannya dana tersebut dapat dimanfaatkan sebahagian untuk menunjang tugas guru. Seperti yang diterapkan di Bandung. Sebahagian dari dana itu disisihkan guru untuk pelaksanaan seminar sebagai penunjang kenaikan pangkat mereka, termasuk pengadaan internet. Karena saat ini guru mesti cakap gunakan IT sebagai penunjang tugas. Dan hal ini sudah sepatutnya dicontoh para tenaga pendidikan di Sumbar," harap Arismunandar.
Selanjutnya materi terkait administrasi pendidikan ini dipaparkan 2 pemateri profesional lainnya. Para peserta aktif bertanya dan berdiskusi, termasuk menyampaikan usulan-usulan perbaikan pola penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
Sebagaimana diterangkan salah seorang peserta seminar ini, Kabid PTK Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Dasril yang kita hubungi diselulernya, Ahad (19/11).
" Seminar ini sangat besar manfaatnya bagitenaga pendidik dan kependidikan yang ikuti seminar ini. Dengan seminar ini akan lahirlah perubahan mindset untuk lebih maju. Namun, ada beberapa masalah lain yang juga dibahas dalam seminar ini, yaitu pentingnya keberadaan tenaga administrasi di tingkat SD/MI," ucap Dasril.
" Beda dengan SMP dan SMA. Dalam formasi struktur ketenagaan di SD/MI tidak ada formasi Tata Usaha atau sejenisnya sehingga semua administrasi di Sebuah SD di kerjakan sendiri oleh Kepala sekolah, baik adm kesiswaan, Keuangan, personalia, adm umum. Kalaupun ada operator SD itu hanyalah tenaga honorer sekolah yang dibayar oleh dana dari sekolah. Selanjutnya selama ini formasi jabatan yang legal di SD hanya ada kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran PAI dan PJOK serta penjaga sekolah. Sedangkan kebutuhan minimal formasi jabatan di SD/MI terdiri dari kepala Sekolah 1/sekolah, guru kelas 1/rombel, guru PAI 1/6 rombel, guru PJOK 1/6 rombel, TU/TAS 1/ Sekolah, tenaga perpustakaan 1/Sekolah dan penjaga sekolah.
tsb.Tidak ada TU PNS/ASN di SD, ini terjadi di seluruh SD di Republik ini berapapun jumlah muridnya dan besar sekolahnya beda dengan SMP dan SMA/SMK yang punya Tata Usaha secara legal dari PNS/ASN.
Untuk itu perlu Tenaga Administrasi Sekolah (TU) di tingkat SD diakui Formasinya oleh Kemenpan RB dan dapat di angkat sebagai PNS/ ASN. Karena beban manajerial kepsek dan guru dalam proses pembelajaran tidak bisa sekaligus meengemban tugas tata usaha sekolah untuk mengerjakan urusan Adm tatausaha dan persuratan,Pendataan, Keuangan serta Adm. personil sehingga guru tidak punya waktu utk mengurus ADM di sekolah guru harusnya hanya fokus utk mengajar dan Adm pembelajaran bukan Adm sekolah, jadi SD juga memerlukan tenaga ASN untuk pengelola Administrasi Pendidikan. Intinya, kedepan kita akan usulkan keberadaan TU/ formasi TU/Tenaga Administrasi Sekolah(TAS) di SD/MI," terang Dasril.
Selain itu, dalam seminar ini juga diusulkan perubahan pola Penghitungan Kebutuhan Guru Kelas SD/MI. Selama ini ada persepsi bahwa menghitung kebutuhan guru kelas SD/MI cukup sederhana yakni jumlah murid SD dibagi dengan SPM jumlah muatan siswa perkelas 28 orang/rombel maka butuh guru 1 / Rombel.
Pengusulan pola hitungan ini didasarkan kepada situasi ril di lapangan. Yaitu SD/MI yang terletak menyebar di berbagai pelosok Desa, murid dalam satu kelas kurang dari 20 orang tetap harus diampu oleh 1 guru kelas karena materi kurikulum tiap kelas berbeda. Ini semestinya dihitung sebagai 1 rombel.
Usulan dari peserta seminar ini menjadi catatan penting oleh Staf MenPAN & RB, Shadiq Pasadigoe beserta pemateri lainnya. Sebagaimana diungkap Staf Ahli Menteri PAN & RB.
"Hampir 10 tahun memperjuangkan kita amati dulu saat jadi Bupati. Tapi semua terkait pembiayaan. Kita maklum dengan keadaan ini. Kalau dapat silahkan buatkan sebuah rumusan, nanti kita akan perjuangkan di tingkat pusat. Para guru secara bersama-sama, teruslah berjuang dan jangan putus asa," ungkap Shadiq Pasadigoe.
Tanggapan lain juga disampaikan Kepala SD 04 Payakumbuh, Armansyah, " Kita berharap para pemangku kepentingan di KEMENPAN & RB bisa memahami dan mengambil kebijakan yang tepat untk pendidikan di SD," harapnya. (ul)
