Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Padang menggelar Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Pangeran Beach Hotel, Kamis, 30/11/2017. Rapat dibuka oleh Wakil Walikota Padang, Ir. H. Emzalmi, M. Si berlangsung dengan hikmat.
Wakil Walikota Emzalmi dalam rapat tersebut menyampaikan, tujuan diadakan rapat ini untuk mengevaluasi kinerja satu tahun belakang dan menganalisis serta menyiapkan program kerja lima tahun mendatang. "Saat ini kemiskinan di Kota Padang diperkirakan 4. 69 % . Maka kita targetkan kemiskinan di Kota Padang untuk tahun mendatang dapat berkurang sekitar 0,04 %, ," sebut Emzalmi yang juga ketua TKPKD Kota Padang.
Kedepannya TKPKD Kota Padang dapat bekerja dengan menggunakan Pedoman Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), dengan rancangan program lima tahun mendatang. "Dengan adanya RPIJM ini, maka kemiskinan dapat dibagi menjadi tiga cluster, seperti kemiskinan daerah pantai, perkotaan dan pinggiran/pertanian. Skop-skop seperti ini akan memudahkan kita untuk mengatasinya, sebab kriteria mereka sudah diketahui. Sehingga program-program yang dijalankan bisa tepat sasaran" tambahnya.
Dikatakan Wawako Emzalmi, RPIJM ini sebaiknya dibuatkan Payung Hukum, sehingga ada pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ini. "Dengan Adanya RPIJM ini maka kegiatan-kegiatan sudah tersusun didalamnya, begitu pun anggaran, sehingga bisa dilaksana dengan baik, sesuai dengan yang telah disusun itu." tegasnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Kota Padang, Hervan Bahar mengaku masih sulit mengatasi kemiskinan di Kota Padang, hal ini diakibatkan 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang masih belum bersinergi. "Hal ini akibat kurang terintegritasi diantara SKPD Terkait, sehingga kemiskinan tidak dapat tertanggulangi dengan baik. kedepannya Kepada SKPD terkait diharapkan dapat menfokuskan kepada satu titik kemiskinan dalam bekerja, sehingga kemiskinan dapat diatasi. Semua SKPD mengeroyok untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga cepat teratasi, " ungkanya.
Sehubungan dengan itu, para SKPD dapat melihat potensi masyarakat, jangan sampai memberikan yang tak sesuai dengan keahliannnya. Contohnya, ia hobi berdagang, lalu diberikan pelatihan perbengkelan, hal ini tidak menemui titik sasarannya. Dan berikan pelatihan yang sesuai dengan profesinya, maka usaha yang dilakukan bisa berkembang dan mereka bisa keluar dari himpitan kemiskinan," tutupnya.
( Ir).
