Pemerintah Kota Padang melihat peluang kerjasama saling menguntungkan dengan Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI).
Menyusul penandatanganan naskah kesepahaman kedua pihak yang bertepatan dengan pengukuhan pengurus baru gabungan importir nasional tersebut di Sari Pan Pacific Jakarta, Jumat (13/10) lalu.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan antara Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dengan Anthon Sihombing, Ketua Umum BPP GINSI yang baru.
"Berhubungan langsung dengan komunitas importir yang profesional diharapkan dapat menjadi jembatan bagi pengusaha lokal untuk menindaklanjutinya dengan kerjasama yang saling menguntungkan," kata Mahyeldi.
Kerjasama di sektor impor tentu dengan pertimbangan yang bijaksana yaitu tidak merugikan apalagi mematikan produk lokal. Menurut Walikota, produk lokal akan dikembangkan dan ditingkatkan terus menuju kemandirian.
"Namun karena tidak semua hal yg dapat kita produksi maka kerjasama ini merupakan hal penting agar warga kota mendapatkan barang dalam kuantitas, kualitas, keamanan dan harga yang pantas," ulasnya.
Walikota berharap, bagi pengusaha lokal MoU ini akan ditindaklanjuti oleh pengusaha lokal dalam membangun jejaring dan relasi bisnis.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Padang Edi Dharma menyebut, ini merupakan langkah awal bagi pengusaha-pengusaha lokal bisa terjun langsung ke bisnis impor serta mengembangkan sayap ke multibisnis lainnya.
"Sebagai kota yang strategis di Sumatera, peluang sektor impor untuk pemenuhan kebutuhan tentunya sangat besar. Semoga Kota Padang dapat menjadi kota Metropolitan dibidang perdangangan untuk wilayah Sumatera," tutupnya.
Adapun langkah kerjasama Pemko Padang dengan GINSI berawal dari kunjungan BPP GINSI ke Padang pada 3 Mei 2017 lalu. Kemudian ditindakkanjuti dengan kunjungan balasan Pemko ke Jakarta pada 24 agust 2017 dengan presentasi peluang kerjasama.
Sedangkan Anthon Sihombing sebagai Ketua Umum BPP GINSI periode 2017-2022, menggantikan Rofik Natahadibrata bertekad menjadikan wadah importir nasional ini lebih solid dan menjadi pendorong perekonomian dalam negeri.
"Kami siap dalam membangun perekonomian negara. Khususnya terkait persoalan importir," kata Anthon yang juga anggota Komisi V DPR RI ini.
Ia menambahkan, GINSI akan berupaya untuk menunjukkan kepada semua pihak yang berhubungan dengan perdagangan dan perindustrian bahwa para pelaku usaha impor memiliki wadah yang resmi.
Sebagai wadah importir, kata Anthon, GINSI yang didirikan pada 1969, siap menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Sehingga, dunia usaha dapat berkembang secara wajar dalam menunjang pertumbuhan perekonomian Nasional.
"Para pengurus akan berupaya selalu berdampingan dengan pemerintah dalam menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku terutama di dalam perdagangan internasional. Karena itu, pengurus GINSI akan menjadi kepanjangan tangan dalam berpartisipasi mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlaku," tutupnya.(tf/du)
