Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), Salah satu Bentuk Keseriusan Pemko Layani Masyarakat

IMPIANNEWS.COM (Bukit Tinggi). 

Guna memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, Pemerintah Kota Bukittinggi saat ini tengah melakukan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di jalan Perwira Belakang Balok Bukittinggi.

Untuk persiapan teknis penggunaan MPP tersebut Pemko menggelar rapat koordinasi dengan instansi vertikal, perbankan dan lembaga yang yang memiliki kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan di ruang rapat utama Balaikota yang dipimpin langsung oleh Walikota Ramlan Nurmatias, Senin (1/7).

Walikota Ramlan mengatakan, saat ini masyarakat menginginkan kemudahan dalam berurusan dan cepat selesai, kehadiran Mal Pelayanan Publik merupakan solusinya untuk memberikan kemudahan dan keterjangkauan bagi warga tersebut.

“Pembanguan Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu solusi untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam berurusan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, untuk itu dalam tahap pembentukan MPP ini kita membutuhkan masukan dari masing – masing instansi, seperti sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan, jumlah personilnya berapa, pengaturan mekanisme kerjanya bagaimana, hal ini diperlukan untuk membentuk disain untuk penataan sesuai kebutuhan dari masing – masing instansi tersebut nantinya”, ujar Ramlan.

Ramlan juga mengatakan ini adalah bentuk keseriusan dan fokus Pemko dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk pembangunan MPP ini telah dianggarkan Rp. 23 milyar dan pada akhir tahun 2020 telah selesai. Semua kebutuhan instansi seperti jaringan, computer, meja pelayanan dan lain sebagainya akan disiapkan oleh Pemda.

MPP ini nantinya akan melayani berbagai jenis macam layanan, disamping 81 jenis layanan yang sudah dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Perindustrian dan Ketenagakerjaan saat ini. Proses integrasi sistem lainnya terus dilakukan sehingga jenis layanan pun semakin meningkat, diantaranya integrasi dengan sistem di kepolisian, keimigrasian, perpajakan, dan Kementerian Agama.

Semua peserta rapat mengapresiasi kebijakan Pemko dalam rangka pembangunan MPP ini, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Zulfahmi dari UPTD/Samsat, “kami sangat mendukung keberadaan MPP, sepertinya Kota Bukittinggi sangat serius, buktinya dengan membangun gedung yang baru, kami nantinya juga akan membutuhkan jaringan, tentang peralatan yang dibutuhan nantinya akan kami sampaikan”, sebutnya.

Selain penyampaian kebutuhan oleh masing – masing instansi yang akan memanfaatkan MPP tersebut, juga dimintakan surat pernyataan kesediaan untuk bergabung dalam Mal Pelayanan Publik Bukittinggi dengan menginformasikan jenis layanan apa saja yang nantinya akan diberikan serta SOP sesuai dengan instansi masing – masing.

Terlihat hadir pada kesempatan tersebut Kajari Kota Bukittinggi, Kasdim 0304/Agam, Kepolisian, Kemenag, Perbankan, Imigrasi, BPJS, BPN, Taspen, Ka.SKPD terkait serta undangan lainnya. (Sy)