 |
| Mendengar dan membaca laporan BPJS Kesehatan, Gubernur Sumatra Barat, Prof. DR. H. Irwan Prayitno, merasa kaget dan keheranan. Apa iya angka sebanyak itu? |
Pihak BPJS Kesehatan Kota Padang, menyebutkan angka sebanyak 70 ribu orang miskin di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat belum mendapat jaminan kesehatan nasional (Jamkesnas).
Mendengar dan membaca laporan BPJS Kesehatan, Gubernur Sumatra Barat, Prof. DR. H. Irwan Prayitno, merasa kaget dan keheranan. Apa iya angka sebanyak itu?
Kemudian mantan anggota DPR RI ini, justeru mempertanyakan dan mengkritisi dari mana BPJS Kesehatan mendapat angka tersebut?
"Dari mana datanya ini? Masak iya sebanyak 70 ribu warga Kota Padang belum terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan," timpal Gubernur Irwan, Senin, 20 Agustus 2018 di ruang pertemuaan Rumah Dinas Gubernur Sumbar, Jati Baru, Jalan Jenderal Sudirman, Padang.
Jumlah ribuan warga Padang yang notabene warga miskin, terungkap dalam rapat gabungan yang dihadiri pimpinan BPJS Padang didampingi sejumlah stafnya.
Hadir Kepala Dinas Sosial Sumbar, Abdul Gafar, Ketua Baznas Sumbar Prof. H.Syamsul Bahri Khatib, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Amasrul bersama staf, Awaluddin Kahar (Humas Baznas Padang), Bobby Iskandar (staf ADM/SDM) serta undangan lain.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno merasa janggal melihat data orang miskin itu.
"Sebab selama ini telah banyak anggaran dari APBD Sumbar, APBD Kota Padang dan dana dari pusat yang dialokasikan untuk Jamkesnas warga miskin di Kota Padang.
Bahkan dari data yang ada sudah 92 persen warga Kota Padang l berstatus miskin telah mendapat pelayanan Jamkesnas.
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Amasrul.
"Kok bisa sebesar itu, angkanya? Dinas Sosial Padang punya data baku tentang orang miskin yang telah mendapat pelayanan kesehatan. Bapak dapat dari mana data tersebut," ujarnya.
Menyikapi ada data yang berbeda berkaitan orang miskin yang belum mendapat pelayanan kesehatan gratis, Gubernur Irwan Prayitno terlihat sangat arif.
"Ya sudah, begini saja. Pak Gafar nanti jadwalkan pertemuan lagi mematangkan data yang ada di BPJS Kesehatan dengan data Dinas Sosial Kota Padang," kata gubernur mengintruksikan Kepala Dinas Sosial Sumbar.
Satukan presepsi dulu, kata guru besar ini, tentang jumlah orang miskin di Padang yang belum mendapat pelayanan kesehatan nasional.
"Dalam rapat berikut undang semua kepala dinas sosial kota dan kabupaten di Sumbar. Pastikan mereka membawa data yang falid," kata gubernur.
BAZNAS DIMINTA IKUT MEMBANTU
Gubernur Sumbar, Irwan menjelaskan, rapat koordinasi ini sangat penting. Namun karena data orang miskin yang belum terdaftar mendapat jaminan kesehatan di Padang, berbeda antara BPJS Kesehatan dan Dinas Soaial Padang, maka tujuan rapat koordinasi akan dijelaskan nanti pada waktunya.
Kenap rapat koirdinasi menghadirkan Baznas Sumbar dan Baznas Padang?
Menurut Gubernur, setelah data orang miskin dapat diketahui dengan angka yang benar, diharapkan nanti Baznas Sumbar dan Padang juga bisa ikut membantu membayar premi BPJS Kesehatan warga miskin.
"Karena ini uang zakat, tentu data yang disepakati nanti harus yang sesuai dengan asnaf delapan," tegas Gubernur Irwan Prayitno.
Ketika diminta gubernur tanggapan sekaitan pembayaran BPJS Kesehatan warga miskin, Awaluddin Kahar mewakili Baznas Padang menuturkan, selama ini Baznas Padang telah banyak membantu para fakir, miskin dan gharimin yang tidak sanggup membayar iyuran BPJS Kesehatan mereka. Baznas Padang datang membayarnya.
Penjelasan serupa disampaikan Ketua Baznas Sumbar.
"Baznas Sumbar sudah cukup banyak membantu biaya kesehatan warga miskin yang menderita sakit," ungkap Buya Syamsul Bahri begitu panggilan akrab Prof. H. Syamsul Bahri Khatib. AWKAR.
