20 Isu Strategis PKPU Pencalonan Presiden dan Wapres Mulai Dibahas


IMPIANNEWS.COM
Jakarta--Draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden mulai dibahas bersama Komisi II, Pemerintah (Kendagri), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Setidaknya 20 isu strategis yang dipresentasikan Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari saat pemaparan awal. Ke-20 isu tersebut mulai dari isu partai politik (parpol) atau gabungan parpol yang dapat usulkan pasangan calon, penarikan dukungan parpol, syarat pencalonan presiden dan wapres, disabilitas bukan gangguan kesehatan, pemenuhan dokumen persyaratan, surat pernyataan pengunduran diri, dokumen persyaratan paslon, pengumuman pendaftaran, data paslon dalam Silon, penolakan pendaftaran paslon, verifikasi berkas paslon, verifikasi kepengurusan parpol, perbaikan syarat dokumen pencalonan, penyerahan perbaikan, verifikasi dokumen perbaikan, pengusulan bakal paslon pengganti, verifikasi bakal paslon pengganti, pemeriksaan kesehatan, sampai masukan tanggapan masyarakat.

Dari pemaparan itu, sejumlah Anggota DPR Komisi II kemudian menyampaikan tanggapan, salah satu isu yang kemudian hangat dibahas ialah soal parpol atau gabungan parpol yang berhak mengusung calon presiden dan wakil presiden. Sebab, menurut sejumlah Anggota DPR, klausul pegusung dan pendukung masih belum tegas sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada tanda gambar partai di surat suara dan besaran dana kampanye.

“Terkait dengan pengusung dan pendukung, saat ini parpol (nasional) tercatat 16 berdasarkan undang-undang ini hanya 12 parpol yang bisa mengusung parpol, nah sekarang tentu menjadi pertanyaan dan ini harus tegas karena pengusung dan pendukung itu beda, di PKPU harus tegas bahwa tanda gambar yang melekat pada calon presiden itu parpol pengusung,” ucap Anggota Komisi II, Amirul Tamim saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Gedung DPR, Rabu (23/5/2018).

Menanggapi hal itu, Ketua KPU, Arief Budiman menjelaskan bahwa istilah yang digunakan dalam undang-undang sebenarnya hanya dikenal pengusul tidak ada istilah pengusung  danpendukung.

“Kedua kami membuat draft PKPU sebagaimana isu poin satu parpol atau gabungan parpol yang dapat mengusulkan paslon merujuk UUD amandemen ketiga yang mengatakan pasal 6 a ayat 2 bahwa pasangan presiden dan wapres diusulkan oleh parpol dan atau gabungan parpol peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum,” jelas Arief.

Arief mengakui, masih ada perbedaan penafsiran terkait terkait Presidential Threshold sehingga klausul tersebut bisa didiskusikan kembali. “Memang kita harus cermat, pertama partai pengusul yang akan dimasukan logonya dalam surat suara kedua klasifikasi besaran dana kampanye, saya kira bisa kita diskusikan lagi,” tutupnya. ul (sumber : hupmas kpu bil/foto: ieam/ed diR)

Setidaknya 20 isu strategis yang dipresentasikan Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari saat pemaparan awal. Ke-20 isu tersebut mulai dari isu partai politik (parpol) atau gabungan parpol yang dapat usulkan pasangan calon, penarikan dukungan parpol, syarat pencalonan presiden dan wapres, disabilitas bukan gangguan kesehatan, pemenuhan dokumen persyaratan, surat pernyataan pengunduran diri, dokumen persyaratan paslon, pengumuman pendaftaran, data paslon dalam Silon, penolakan pendaftaran paslon, verifikasi berkas paslon, verifikasi kepengurusan parpol, perbaikan syarat dokumen pencalonan, penyerahan perbaikan, verifikasi dokumen perbaikan, pengusulan bakal paslon pengganti, verifikasi bakal paslon pengganti, pemeriksaan kesehatan, sampai masukan tanggapan masyarakat.

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.